BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, maka berkembang pula sikap ekonomi masyarakat. Perilaku ekonomi masyarakat yang bermacam-macam memicu munculnya sistem ekonomi yang bermacam-macam pula. Sistem ekonomi diarahkan untuk sanggup memenuhi kebutuhan insan pada banyak sekali jenis barang terutama barang kebutuhan pokok.
Sistem perekonomian yaitu sistem yang digunakan oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan mempunyai seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah.
Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia yaitu Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.
Akat tetapi bila kita melihat dari sejarah Indonesia, indonesia tidak henya menganut satu sistem perekonomian saja selama pergantian pemerintahan, akan tetapi telah beberapa kali sistem perekonomian Indonesia berganti.
Dan bila kita telisik lagi dari sistem perekonomian dunia ada banyak sekali macam sistem perekonomian yang diterapkan dinegara masing-masing sesuai dengan kepribadian setiap negara mulai dari sistem kapitalis yang memberi kebebasan kepada setiap individu dalam berusaha kemudian sistem sosialis yang tidak memperlihatkan kebebasan atau hak setiap individu atas harta, kekayaan dan penggunaannya dan yang terakhir sistem ekonomi gabungan yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi.
Sehingga kita perlu memahami setiap jenis sistem perekonomian tersebut biar kita sanggup mengetahui lebih mendalam bagaimana penerapan serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dari setiap system tersebut.
B. Rumusan masalah
1. Analisis sistem ekonomi dualisme
2. Analisis sistem ekonomi sosialis ala Indonesia
3. Analisis sistem ekonomi pancasila
4. Analisis sistem ekonomi kerakyatan
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui perihal analisis system ekonomi dualisme
2. Mengetahui perihal Analisis sistem ekonomi sosialis ala Indonesia
3. Mengetahui perihal Analisis sistem ekonomi pancasila
4. Mengetahui perihal Analisis sistem ekonomi kerakyatan
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Analisis system ekonomi dualisme
Ekonomi dualisme (dual economy) merupakan istilah yang mempunyai makna akademis teknis maupun makna yang lebih umum. Dikatakan demikian lantaran dalam aspek teknisnya, istilah ini merujuk pada adanya dua sektor berlainan dalam perekonomian yang sama, masing-masing mempunyai pijakan budaya, aturan main, teknologi, pola-pola permintaan,dan praktik pelaksanaannya sendiri.
Ekonomi dualisme berdasarkan J.H Boeke (Ekonom Belanda) yaitu dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat. Dua sistem tersebut bukan sistem ekonomi transisi dimana sifat dan ciri-ciri yang lamanya makin melemah dan yang gres makin menguat melainkan kedua-duanya sama kuat dan jauh berbeda.
Perbedaan tersebut lantaran sebgaian akhir penjajahan orang-orang barat. Dualisme ini berarti dalam waktu yang sama didalam masyarakat terdapat dua gaya sosial yang terang berbeda satu sama lainnya dan masing-masing berkembang secara penuh serta saling mempengaruhi. Jadi, Ekonomi Dualisme yaitu sistem ekonomi yang merujuk kepada dua sistem yang berlainan namun sama kuat. Sistem tersebut yaitu perekonomian modern dan perekonomian kerakyatan.
Jadi, dualisme yaitu dua keadaan yang berbeda dimana satu keadaan bersifat superior dan keadaan lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Dengan adanya dua keadaan yang berbeda ini tentunya akan mempunyai dampak tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak pribadi menganut sistem dualisme ekonomi ini.
A. Ciri-ciri dualisme ekonomi
Dualisme Ekonomi mempunyai 4 ciri-ciri, sebagaimana dikemukakan oleh Lincolin Arsyad (2010) yaitu sebagai berikut:
1. Dua keadaan yang berbeda dimana sebagian bersifat superior dan lainya bersifat inferior
yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama.
2. Keadaan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional.
3. Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak membuktikan kecenderungan yang menurun,bahkan terus meningkat.
4. Keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut membuktikan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya kuat kecil sekali atau bahkan tidak kuat dalam mengangkat derajat unsur interior.
B. Kekurangan dan kelebihan dualisme ekonomi
1. Kekurangan dualisme ekonomi
Adapun kekurangan dari dualisme ekonomi yaitu,
a. Pembangunan sektor publik yang tidak seragam.
Dengan adanya dualisme ekonomi, terjadi ketimpangan dalam membangun sektor publik, lantaran pembangunan hanya terjadi pada tempat yang dihuni industri-industri besar. Sementara, untuk daerah-daerah yang tidak tersentuh pertumbuhan industri, terjadi keterlambatan pembangunan sektor publik.
Dengan adanya pertumbuhan industri pada daerah-daerah tertentu mengakibatkan pembangunan sektor publik seperti, infrastruktur jalan, rumahsakit, sekolah, dan sektor publik lainnya semakin cepat dan menjadikan jarak (gap) pembangunan terhadap daerah-daerah lain semakin besar.
b. Ketidak seimbangan pendapatan rakyat.
c. Kesejahteraan masyarakat tidak merata. Dengan pendapatan rakyat yang tidak seimbang, rakyak kesulitan memenuhi kesejahteraannya menyerupai sandang, pangan, serta papan.
d. Memicu munculnya disintegrasi bangsa. Karena ekonomi dualisme menjadikan pengangguran
C. Kelebihan dualisme ekonomi
Adapun kelebihan dualisme ekonomi yaitu
1. Adanya dualisme ekonomi, sanggup dilakukannya pengembangan sumber daya efisien.
D. Faktor-faktor Penyebab Ekonomi Dualisme
Ada empat faktor yang melatarbelakangi atau menjadi penyebab lahirnya dualisme ekonomi, yaitu:
1. Mempertahankan biar surplus disektor pertanian tetap berada didalam negeri daripada dibawa keluar negeri menyerupai pada masa penjajahan.
2. Kebijakan untuk mengalihkan surplus pertanian kesektor industri (manufacturing), dan ekonomi menyerupai semula.
3. Adanya dari pola-pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara Asia. Pertumbuhan penduduk yang cepat untuk Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan (2-3% pertahun) berdampingan dengan miskinnya sumber-sumber alam.
Ekspor hasil bumi sanggup dikatakan kecil, dan tidak sanggup mengimbangi angka pertumbuhan penduduk. Sementara pada tempat lainnya kita akan temukan tekanan pendudukyang rendah, tetapi cukup mempunyai sumber-sumber alam, dan potensial untuk mengadakan ekspor hasil bumi. Malahan ekspor hasil bumi memainkan peranan penting dalam ekonomi nasional. Ini sanggup kita temukan dinegara Thailand dan Malaysia.
4. Dinegara-negara sedang berkembang, kebanyakan dari masyarakat tingkat pemilikan tanah kecil. Rasio antara insan dan tanahnya sanggup mencapai 1.000-1.500 orang perkilometer persegi dengan 80% lebih hidup didaerah pedesaan, danbekerja pada sektor pertanian tradional.
Lemahnya perekonomian nasional.Perekonomian nasional dari negara yang mempunyai dualisme untuk pertumbuhanekonominya. Pada sebagian besar negara sedang berkembang, biasanyatergantung kepada perdagangan luar negeri, sumbangan luar negeri dan investasi-investasi asing.
E. Macam-macam Ekonomi Dualisme
1. Dualisme sosial
Tahun 1910, seorang ekonom Belanda, J.H Boeke menyatakan bahwa pemikiran ekonomi Barat tidak sanggup diterapkan dalam memahami permasalahan perekonomian negara-negara jajahan (tropis) tanpa suatu “modifikasi” teori. Jika ada pembagian secara tajam, mendalam dan luas yang membedakan masyarakat menjadi dua kelompok, maka banyak duduk kasus sosial dan ekonomi yang polanya sangat berbeda dengan teori ekonomi Barat sehingga pada akhirnya teori tersebut akan kehilangan hubungannya dengan realitas dan bahkan kehilangan nilainya. Boeke menganggap bahwa prokondisi dari dualismenya yaitu hidup berdampingannya dua sistem sosial yang berinteraksi hanya secara marginal melalui hubugan yang sangat terbatas antara pasar produk dan pasar tenaga kerja.
2. Dualisme Ekologis
Pada tahun 1963 Clifford Geertz mengenalkan dualisme ekologis. MenurutGeertz, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal.
3. Dualisme Teknologi
Dualisme teknologi yaitu suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan menjadikan timbulnya perbedaan tingkat produktifitas yang sangat besar, dalam hal ini teknologi modern sangat berperan penting.
Teknologi modern yang dimaksud diatas berkisar pada sektor industri pertambangan, industri transportasi dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi yang tingkat teknologinya masih rendah yaitu: pertanian, industri rumah tangga, organisasi produksi tradisional dan lain lain.
4. Dualisme Finansial
Dalam analisis Myint, dia mengemukakan mengenai dualisme finansial. Hal ini pun merujuk pada pengertian bahwa pasar uang dalam negara jajahan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu pasar uang yang terorganisir dengan baik (organized money market) dan pasar uang yang tidak terorganisir (unorganized money market).
Pasar uang yang terorganisir dengan baik terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini terdapat di pusat-pusat bisnis dan kota-kota besar, serta mempunyai tujuan untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan tumbuhan ekspor dan pertambangan. Namun sesudah NSB mencapai kemerdekaan, pemerintah mengadakan perjuangan yang sifatnya mendorong lembaga-lembaga keuangan modern untuk memperlihatkan pinjaman kepada sektor ekonomi lainnya, terutama sektor industri dan pertanian rakyat.
5. Dualisme Regional
Dualisme Regional yaitu ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar banyak sekali tempat dalam negara. Dualisme regional ini memusatkan perhatiannya pada duduk kasus kesenjangan yang terjadi pada kesejahteraan antar daerah. Misalnya, di NSB ada beberapa tempat yang berkembang sangat pesat sehingga keadaan ekonomi dan sosialnya sudah hampir menyamai negara maju, sedangkan tempat lainnya mengalami perkembangan yang sebaliknya atau bahkan mengalami kemunduran.
Berikut ini merupakan jenis dari dualisme regional dinegara sedang berkembang:
- Dualisme antar tempat perkotaan dan pedesaan
- Dualisme antara sentra negara,pusat industri dan perdagangan dengan tempat lain dalam negara tersebut.
Dualisme ini merupakan akhir dari investasi yang tidak seimbang antara tempat perkotaan dan pedesaan. Ketidakseimbangan ini akhirnya mengakibatkan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan semakin besar.
2.2 Analisis Sistem Ekonomi Sosialis ala Indonesia
Istilah sistem ekonomi Sosialis ala Indonesia muncul ada periode tamat dari kepemimpinan Presiden Soekarno, yakni sekitar tahun 1960. Pada periode tersebut kiblat politik Indonesia yaitu ke negara-negara sosialis Eropa Timur, Rusia dan RRC; tidak ke negara-negara kapitalis menyerupai Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada periode tersebut Indonesia yaitu anti neo kolonialisme dan neo liberalisme, dan malahan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memebentuk masyarakat gres yang disebut New Emerging Forces. Perekonomian pada periode itu sangat menyerupai dengan sistem perekonomian negara sosialis, yang natara lain sebagai berikut :
1.Pemerintah Indonesia telah menyusun Pembangunan Secara Berencana Delapan Tahun 1960-1968. Rencana tersebut bersifat menyeluruh di segala sektor dan seluruh wilayah (semesta), namun belum sempat dilaksanakan.
2.Perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh negara. Hal ini akhir dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda sekitar tahun 1957. Beberapa perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi yaitu perjuangan penerbangan, perusahaan kereta api, perusahaan Bus Damri, perusahaan pelayanan Pelni, perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang ekspor impor, perusahaan perbankan, perusahaan perkebunan dan sebagainya.
Oleh lantaran nasionalisasi tersebut, perekonomian Indonesia baik dalam maupun luar negerinya dilaksanakan/dikuasai oleh perusahaan milik negara dan koperasi. Ini tidaklah berarti swasta sma sekali tidak berperan. Katakanlah pada perdagangan eceran dan perusahaan kecil serta koperasi. Pasar-pasar tradisional masih tetap berperan dan meskipun lambat, terus berkembang.
3.Sistem perbankan, semula yaitu bank-bank swasta milik Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah , kemudian diubah menjadi sistem perbankan Rusia. Ini dikerjakan dengan cara mengubah nama-nama bank pemerintah menjadi satu nama dengan unit-unit tertentu.
4.Sistem Devisa yang digunakan waktu itu yaitu sistem devisa yang sangat umum digunakan oleh negara-negara sosialis, yakni Exchange Control. Pda sistem ini tidak diperkenankan mata uang abnormal (devisa) beredar di masyarakat. Semua devisa dimiliki oleh negara. Devisa hasil ekspor, pinjaman/bantuan negara luar kepada Indonesiadan hasil devisa lainnya yang masuk ke Indonesia harus diserahkan/dijual kepada negara.
Kemudian negara menjual devisa yang dimiliki nya kepada importir atau siapa saja yang memerlukan devisa. Pemerintah memilih kurs devisa dan oleh lantaran itu sistem devisa menyerupai ini juga disebut sistem devisa dengan harga tetap (fixed Exchange Rate) atau juga disebut dengan sistem devisa dengan harga dipakukan (pegged Exchange Rate).
Harga barang dan jasa dalam negeri, waktu itu selalu mengalami kenaikan yang jadinya nilai rupiah selalu menurun. Sebelum pemerintah melaksanakan devaluasi Rupiah, dengan adanya kenaikan harga harga umum didalam negeri, para eksportir merasa enggan (disinsetif) untuk melaksanakan ekspor, lantaran mereka merasa dirugikan disamping itu, para importer makin bernafsu untuk mengirimkan barang, lantaran harga devisa (dolar) yang tetap dan relatif rendah.
Dari pembicaraan pada angka 1 hingga 4 dijelaskan bahwa sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia ketika ini hampir sepenuhnya sama dengan sistem perekonomian sosialis yang berlaku dinegara- negara Eropa Timur.
2.3 Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila
Pengertian sistem ekonomi Pancasila yaitu suatu sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan moral yang terkandung di dalam Pancasila. Sistem ekonomi ini disebut juga dengan sistem ekonomi Demokrasi yang menjadi identitas perekonomian Indonesia. Artinya, Indonesia memakai nilai-nilai di dalam ideologi Pancasila sebagai contoh dan landasan dalam menjalankan roda perekonomian.
Ada lima sumber nilai dalam sistem ekonomi Pancasila, yaitu:
1. Nilai Ketuhanan, artinya nilai agama dan etika punya peranan penting dalam menjalankan sistem perekonomian.
2. Nilai Kemanusiaan, artinya sistem ekonomi mengutamakan prinsip humanis dan tidak eksploitatif.
3. Nilai Persatuan, artinya segala acara ekonomi mengutamakan asa kekeluargaan demi menjaga persatuan.
4. Nilai Musyawarah/ Demokrasi, artinya sistem ekonomi dijalankan selaran dengan nilai-nilai demokrasi.
5. Nilai Keadilan, artinya pengelolaan dan penggunaan semua sumber daya ekonomi bertujuan untuk kemakmuran semua warga negara.
A. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila
Dari klarifikasi definisi sistem ekonomi Pancasila di atas, kita sanggup mengetahui beberapa karakteristik dari sistem ekonomi ini. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu sebagai berikut:
- Setiap keputusan perekonomian selalu melibatkan etika dan nilai-nilai agama.
- Nilai kemanusiaan merupakan hal terpenting dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil.
- Penyusunan perekonomian disusun secara kekeluargaan untuk kepentingan bersama.
- Segala pengelolaan perekonomian dilaksanakan melalui pemufakatan forum perwakilan rakyat.
- Semua cabang produksi vital dan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
- Negara mengakui adanyak hak milik individual yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyebarkan daya kreasi yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Semua fakir miskin dan belum dewasa terlantar dipelihara oleh negara.
B. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila
Dari klarifikasi di atas, secara konsep sistem ekonomi Pancasila mengutamakan unsur kolektivitas dan kekeluargaan dalam menjalankan perekonomian. Namun, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan tersendiri yang terdapat di dalam sistem ekonomi ini.
1. Kelebihan Sistem Ekonomi Pancasila
- Hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingian umum.
- Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bantu-membantu untuk mencapai kemakmuran bersama.
- Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat.
- Adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat.
2. Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila
- Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat lantaran harus diselaraskan dengan kepentingan bersama.
- Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien lantaran sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu.
- Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan ‘membunuh’ daya kreasi dan penemuan masyarakat
C. Penerapan Ekonomi Pancasila
Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Sehingga sistem ekonomi demokrasi hanya terdapat di Indonesia. Adapun beberapa contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia yaitu sebagai berikut:
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN), keberadaan BUMN di Indonesia yaitu salah satu bukti adanya tugas negara dalam pengelolaan ekonomi di banyak sekali sektor.
- Koperasi, keberadaan koperasi merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia dimana kegiatan koperasi merupakan perjuangan kolektif berasaskan kekeluargaan.
- Serikat Buruh, yaitu bentuk gerakan kolektif kelas pekerja. Keberadaan serikat buruh yaitu bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya insan
2.4 Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia semenjak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, perihal Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan.
Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah membuat iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Definisi ekonomi kerakyatan yang lainnya yaitu suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang sanggup memperlihatkan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian sanggup terealisasi dan berkembang secara baik.
Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.
- Bertumpu pada prosedur pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
- Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup
- Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
- Adanya proteksi hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
A. Berikut ini ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan
Ciri dari sistem ekonomi kerakyatan diantaranya menyerupai dibawah ini:
- Yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat yaitu negara atau pemerintah negara tersbut. Misalnya seperti: materi bakar minyak, air dan sumber daya alam yang lainnya.
- Peran negara di ekonomi ini sangatlah penting akan tetapi tidak dominan, dan begitu juga perana dari pihak swasta yang posisinya memang penting akan tetapi tidak mendominasi juga. Sehingga mustahil terjadi kondisi sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak tersebut yaitu pemerintah dan juga pihak swasta hidup berdampingan secara tenang dan saling men-support satu sama lain.
- Di dalam perekonomian ini masyarakat yaitu belahan yang sangat penting, lantaran kegiatan produksi yang dilakukan, diawasi dan dipimpin oleh anggota masyarakat.
- Buruh maupun modal tidak mendominasi perekonomian alasannya yaitu ekonomi ini didasari atas asas kekeluargaan
B. Tujuan ekonomi kerakyatan
Adapun tujuan dari ekonomi kerakyatan, diantaranya menyerupai di bawah ini:
- Untuk membangun negara yang sanggup berdiri diatas kaki sendiri secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, serta mempunyai berkepribadian yang berkebudayaan.
- Untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.
- Dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan.
- Dan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.
- Dan berikut ini kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kerakyatan
Kelebihan dari sistem ekonomi kerakyatan:
- Rakyat yang kurang bisa bisa mendapat perlakuan aturan yang sama atau secara adil dalam duduk kasus perekonomian.
- Dapat memperlihatkan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui banyak sekali macam acara operasional yang nyata.
- Sistem ekonomi ini sanggup mewujudkan kedaulatan rakyat.
- Dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat sekaligus sanggup melahirkan jiwa kewirausahaan.
- Transaksi antara produksi, distribusi dan konsumsi sangat baik.
- Hubungan antara produksi, distribusi dan juga konsumsi akan saling membutuhkan dan sangat baik.
Kelemahan dari sistem ekonomi kerakyatan:
- Dalam ekonomi ini akan terjadi praktek membagi-bagi uang kepada rakyat, peraktek ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri.
- Aksi membagi-bagi uang ini secara tidak sadar sanggup mengakibatkan perjuangan mikro atau kecil dan menengah serta koperasi yang selama ini tidak berdaya sanggup bersaing dalam suatu prosedur pasar, bias menjadi sangat bergantung pada agresi tersebut.
- Masih kurangnya pengetahuan rakyat mengenai Investasi, jadinya sanggup mengakibatkan kemiskinan terlalu usang atau perputaran roda yang lambat.
- Kurangnya penerapan dari manajemen.
- Tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah, meskipun tugas pemerintah sangat penting tapi tidak dominan.
- Harus di awasi, bila tidak diawasi dengan baik akan banyak koruptor.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sistem perekonomian yaitu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.Ekonomi indonesia ketika ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat.dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita sanggup melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. dengan pendapatan nasional per tahun indonesia bisa memperlihatkan kemajuan.
Dengan demikian Indonesia tidak menganut Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi terpusat, maupun Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia yaitu Sistem Ekonomi Campuran. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memperlihatkan kode dan bimbingan serta membuat iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi di setiap negara berbeda – beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan/ penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan Negara itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya bila pendapatan suatu negara itu di bawah rata-rata maka pertumbuhan ekonominya juga rendah.
3.2 Saran
Semoga Indonesia bisa lebih maju terutama dibidang ekonomi. Supaya hal itu bisa dipertahankan atau lebih berkembang lagi menjadi negara maju, tugas dan kebijakan- kebijakan pemerintah harus dijalankan dan dikembangkan dengan lebih baik untuk perekonomian di Indonesia semakin maju.
Daftar Pustaka
Post a Comment
Post a Comment