 |
| Soal Ujian UT Ilmu Hukum dengan Kunci Jawaban |
Soal Ujian UT Ilmu Hukum Semester 6 :
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204 Hukum Adat
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405 Hukum Acara Perdata
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4406 Hukum Acara Pidana
- Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4409 Arbitrase, Mediasi dan Negosiasi
- Contoh Laporan Praktik UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405
1. Hukum program perdata yaitu ...........a. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan hakim
b. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan Arbiter
c. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan pihak ketiga
d. Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan publik dengan perantaraan hakim
Jawab:
a. benar, Peraturan aturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya aturan perdata materiil dengan perantaraan hakim
2. Di bawah ini yang termasuk sumber-sumber aturan program perdata Indonesia, Kecuali adalah
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
c. Yurisprudensi
d. HIR
Jawab:
b. benar, UU No. 8 Tahun 1981
3. Hukum program yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar pulau jawa yaitu .................
a. Rbg
b. Stablad no 3 tahun 1818
c. Stablad no 752 tahun 1915
d. HIR
Jawab:
a. benar, Peradilan sopan santun hanya berada di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. ..... dalam RBg ini yaitu ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada dalam ..... 5) Hukum program yang dahulu kala hanya berlaku di wilayah luar Pulau.
4. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai perbedaan inisiatif hakim pidana dan perdata yakni ..........
a. Hakim Perdata aktif
b. Hakim Pidana Pasif
c. Hakim Perdata Pasif
d. Hakim Pidana aktif
Jawab:
c. benar
5. Dalam aturan program perdata, pihak-pihak beperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memperlihatkan pendapatnya. Hal tersebut merupakan cerminan dari asas aturan perdata yang berupa .....
a. Ius curia novit
b. Lex certa
c. Ius Gentium
d. audi et alteram partem
Jawab:
d. benar
6. Dalam aturan program perdata dikenal dengan Prinsip "Hakim dihentikan menetapkan lebih dari tuntutan para pihak dalam persidangan". hal tersebut merupakan mencerminkan asas aturan program perdata yang berupa ..................
a. Verhandlungsmaxime
b. Ius Curia Novit
c. Audi et alteram partem
d. Verhandlungsmaxime
Jawab:
d. benar, Asas hakim pasif dan aktif dalam aturan program perdata disebut verhandlungsmaxime. Asas ini mengandung beberapa makna, diantaranya Inisiatif untuk mengadakan program perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan untuk sanggup tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009) dan sebagainya.
7. Berdasarkan UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh .............
a. Mahkamah Agung RI
b. Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI
c. Komisi Hukum Nasional
d. Komisi Yudisial
Jawab:
b. benar
8. Undang-Undang Peradilan Umum di Indonesia diatur dalam ketentuan ..................
a. Undang-Undang No 8 Tahun 2004
b. Undang-Undang No 4 tahun 2004
c. Undang-Undang No 31 Tahun 1999
d. Undang-Undang No 10 Tahun 2010
Jawab:
a. benar
9. Dibawah ini ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan umum di Indonesia diatur dalam undang-undang, kecuali yaitu ..................
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
b. Undang-Undang No 49 Tahun 2009
c. Undang-Undang No. 48 tahun 2009
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Jawab:
d. benar
10. Kompetensi peradilan yang berkaitan dengan menyidik dan memutus suatu masalah berdasarkan jenis masalah yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, merupakan pengertian dari .....................
a. Kekuasaan peradilan perdata
b. Kekuasaan kehakiman
c. Kompetensi relatif
d. Kompetensi absolut
Jawab:
d. benar
11. Penerapan asas actor sequitur lembaga rei yang memberi hak opsi kepada penggugat menentukan salah satu Pengdilan Negeri diatur dalam HIR pada Pasal .......
a. 142
b. 118 ayat (1)
c. 181 ayat (1)
d. 119 ayat (1)
Jawab:
b. benar
12. Wewenang atau kompetensi peradilan dalam menyidik masalah yang diajukan kepadanya berdasarkan kedudukan Pengadilan Negeri tersebut, yaitu berada pada wilayah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, merupakan pengertian dari .....................
a. Kompetensi absolut
b. Kompetensi relatif
c. Kompetensi campuran
d. Kompetensi Mahkamah Agung RI
Jawab:
b. benar
13. Tujuan utama dari asas actor sequitur lembaga rei yaitu
a. Melindungi kepentingan tuntutan pihak ketiga dalam masalah perdata
b. Melindungi objek sanksi semoga tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga
c. Melindungi kebebasan Hakim dalam menilai alat bukti
d. Melindungi tergugat lantaran belum tentu orang yang digugat itu niscaya melaksanakan perbuatan melawan aturan sebagaimana diungkapkan oleh penggugat
Jawab:
d. benar
14. Dibawah ini yang bukan merupakan hal hal pokok yang diatur dalam Pasal 118 HIR yaitu .................
a. Dapat mewakilkan (menunjuk kuasa)
b. Yuridiksi peradilan dalam menyidik masalah prodeo
c. Tempat somasi diajukan kepada ketua pengadilan negeri
d. Cara mengajukan somasi dengan tertulis
Jawab:
b. benar
15. Perselisihan yang timbul dalam masyarakat yang sanggup disebabkan perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat sendiri, merupakan pengertian dari ...........
a. Mediasi
b. Konsolidasi
c. Sengketa
d. Arbitrase
Jawab:
c. benar
16. Sengketa mengenai tidak diikutinya tertib proses dan Pelanggaran dalam pelaksanaan jurisdiksi voluntaria, termasuk kedalam golongan sengketa .........
a. Sengketa Internasional
b. Sengketa antar lembaga peradilan
c. Sengketa yurisdiksi (geschillen van rechtsmacht)
d. Sengketa pra yudisiil
Jawab:
d. benar
17. Bestuur geschillen merupakan istilah......
a. Sengketa yuridiksi
b. Sengketa Individu
c. Sengketa pemerintahan
d. Sengketa Negara
Jawab:
c. benar
18. Untuk memastikan siapa para pihak dalam satu masalah dan untuk memudahkan memberikan panggilan atau pemberitahuan dalam surat somasi merupakan tujuan dari ..............
a. Petitum
b. Ultra petita
c. Fundamentum petendi
d. Tujuan utama pencantuman identitas
Jawab:
d. benar
19. Fundamentum petendi merupakan istilah dari ....................
a. Dasar putusan hakim dalam menyidik masalah perdata
b. Dasar somasi dalam masalah perdata
c. Tuntutan
d. Dalil
Jawab:
b. benar
20. Lembaga class action (gugatan perwakilan kelompok) telah dikenal di banyak negara yang menganut sistem aturan common law, contohnya Inggris memperkenalkan class action yang didasarkan pada ..................
a. Keadilan Masyarakat
b. judge made law
c. Undang-undang
d. Kebiasaan
Jawab:
b. benar
21. Berperkara di pengadilan dengan cara perwakilan diatur dalam beberapa ketentuan-ketentuan dibawah ini, kecuali ....
a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
Jawab:
a. benar
22. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kelompok tidak harus menerima surat kuasa dari kelompoknya, sebagaimana seorang advokat/pengacara melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemberi kuasa alasannya ....
a. wakil kelompok bertindak untuk kepentingan diri sendiri
b. wakil kelompok mewakili dirinya sendiri maupun korban lain
c. wakil kelompok juga berkepentingan dalam perkaranya pihak lain
d. wakil kelompok seorang advokat
Jawab:
b. benar
23. Jika pada hari sidang yang pertama tergugat yang tidak hadir, hakim sanggup menyatakan ….
a. Hakim menjatuhkan putusan somasi gugur
b. Hakim menjatuhkan putusan verstek
c. Penggugat dikalahkan dengan putusan condemnatoir
d. Tergugat dikalahkan
Jawab:
b. benar
24. Jika tergugat yang dijatuhi putusan verstek tidak puas atas putusan verstek itu, tergugat sanggup mengajukan ….
a. Rekonvensi
b. Kasasi
c. Banding
d. Verzet
Jawab:
d. benar
25. Peraturan Mediasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung RI, berupa ......
a. Sema No 1 Tahun 2008
b. Perma No 2 Tahun 2009
c. Perma No 3 Tahun 2009
d. Perma No 1 Tahun 2008
Jawab:
d. benar
26. Dibawah ini merupakan faktor pelaksanaan mediasi kurang berhasil lantaran beberapa kendala, Kecuali ….
a. Keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi
b. Keterbatasan model mediasi pengadilan
c. Tekanan Masyarakat dan Politis
d. Kemampuan mediator
Jawab:
c. benar
27. Dibawah ini merupakan hak penggugat sesudah simpulan pembacaan gugatan, Kecuali….
a. Menambah seruan penambahan Majelis Hakim
b. Mengubah gugatannya
c. Menambah tuntutan
d. Mencabut gugatannya
Jawab:
a. benar
28. Dalam hal para pihak telah mencapai akad pada tahap mediasi, maka hasil akad tersebut dituangkan dalam.........
a. Akta Kesepakatan
b. Akta Perdamaian
c. Akta dibawah tangan
d. Akta Otentik
Jawab:
b. benar
29. Jika tergugat bermaksud mengajukan jawaban, balasan yang sanggup diajukan tergugat yaitu …
a. Replik
b. Duplik
c. Jawaban pokok perkara
d. Gugat balik atau rekonvensi
Jawab:
c. benar
30. Dalam sidang investigasi masalah perdata, hal-hal yang harus dibuktikan yaitu ….
a. Peristiwanya dan Hukumnya
b. Bukti yudex yuris
c. Kebenaran subjektif
d. Kebenaran materiel
Jawab:
a. benar
31. Yang dimaksud dari asas unus testis nullus testis adalah
a. Saksi mereka yang mendengar, mengalami dan melihat
b. Satu saksi bukan merupakan alat bukti
c. Dua saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
d. Satu saksi merupakan saksi dan merupakan alat bukti
Jawab:
c. benar
32. Pembuktian dalam penyelesaian masalah perdata menduduki tempat terpenting lantaran …
a. Agar hakim mengetahui siapa dan/atau apa yang benar semoga sanggup memutus adil
b. Hakim harus menentukan apa yang harus dibuktikan
c. Para pihak harus membuktikan
d. Hakim harus menentukan siapa yang harus membuktikan
Jawab:
a. benar
33. Dalam pembuktian, kemungkinan orang yang membantah justru harus mengambarkan kebenaran bantahannya. Ini disebut sebagai …
a. Asas pembebanan pembuktian positif
b. Beban bukti/pembuktian dibalik
c. Penyimpangan pembuktian
d. Pembuktian dengan sistem negatif
Jawab:
b. benar
34. Dalam aturan program perdata ihwal siapa yang mendalilkan, maka ia harus mengambarkan diatur dalam HIR Pasal .........
a. 165
b. 164
c. 163
d. 162
Jawab:
c. benar
35. Putusan pengadilan yaitu ….
a. Sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat perdamaian
b. Hasil akad para pihak yang dituangkan dalam bentuk goresan pena oleh hakim
c. Pernyataan para pihak yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis
d. Pernyataan hakim berdasar rekonstruksi insiden dan aturan serta insiden yang terjadi di dalam persidangan
Jawab:
d. benar
36. Beschikking (penetapan hakim) dipergunakan dalam …
a. Khusus untuk pengangkatan anak
b. Baik peradilan contensieus maupun voluntair
c. Hanya dalam peradilan voluntair
d. Hanya dalam peradilan contensieus
Jawab:
c. benar
37. Konsekuensi dari suatu putusan majelis hakim tidak dilakukan sesuai asas sifat sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yaitu ......
a. Diperbaiki
b. Putusan sanggup ditangguhkan
c. Batal demi hukum
d. Dapat dibatalkan
Jawab:
c. benar
38. Upaya aturan Banding dimaksudkan untuk ...........
a. Melawan putusan pengadilan tingkat pertama
b. Melawan putusan verstek
c. Melawan putusan pengadilan agama
d. Melawan putusan pengadilan negeri
Jawab:
a. benar
39. Permohonan kasasi harus disertai dengan pengajuan memori kasasi lantaran ….
a. Memeriksa yudex fictie saja
b. Mahkamah Agung hanya menyidik apakah ada kekeliruan pada yudex yuris telah salah dalam menerapannya.
c. Mahkamah Agung hanya menyidik berkas perkara
d. Mahkamah Agung sanggup menyidik para pihak atau saksi-saksi
Jawab:
a. benar
40. Proses pengajuan suatu masalah (sengketa) berdasarkan suatu persetujuan antara kedua belah pihak bersengketa kepada pengadilan yang bahwasanya tidak berwenang menyidik masalah tersebut, hal tersebut merupakan pengertian dari ...
a. Verzet
b. Eksekusi
c. Prorogasi
d. Putusan
Jawab:
c. benar
41. Yang dimaksud dengan Eksekusi yaitu ........
a. Suatu cara yang diberikan oleh aturan untuk merealisasikan hak yang ditetapkan dalam putusan hakim
b. Suatu cara yang diberikan oleh hakum kepada pihak berperkara untuk mencapai sesuatu
c. Suatu upaya yang diberikan oleh aturan kepada pencari keadilan untuk mencapai sesuatu dalam proses
d. Upaya aturan istimewa
Jawab:
a. benar
42. Penggantian dari Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam ketentuan ............
a. Pasal 226 HIR
b. Pasal 225 HIR
c. Pasal 224 HIR
d. Pasal 223 HIR
Jawab:
b. benar
43. Di bawah ini yang merupakan praktik sanksi riil dalam masalah perdata yaitu .........
a. Penetapan suatu akta
b. Perubahan merek dagang
c. Pengosongan rumah atau bangunan
d. Perubahan nama
Jawab:
c. benar
44. Jenis sita yang diatur dalam HIR dan RBg sebanyak ....
a. 1 Jenis
b. 2 Jenis
c. 3 Jenis
d. 4 Jenis
Jawab:
b. benar
45. Lelang berdasarkan peraturan menteri keuangan dibedakan menjadi ....
a. Lelang balindo
b. Lelang suka rela
c. Lelang wajib
d. Lelang sanksi dan lelang noneksekusi wajib dan atau sukarela
Jawab:
d. benar
Selengkapnya, silahkan anda unduh format .pdf nya dengan cara mengklik alamat tautan yang tersemat di bawah ini:
Download Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4405
Soal Ujian UT Ilmu Hukum HKUM4204
Selanjutnya, anda juga sanggup melihat Contoh Laporan Praktek UT Ilmu Hukum HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara.
Dengan adanya acuan laporan menyerupai ini tentunya Anda lebih gampang dalam menciptakan laporan nantinya, Berikut ini admin bagikan Contoh Laporan Praktek HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara.
Contoh Laporan Praktek HKUM4410 Praktik Pengalaman Beracara
Demikian bank soal UAS Ujian UT terbaru, khususnya untuk UAS Non Pendas Ilmu Hukum
Post a Comment
Post a Comment