Latihan Soal Usbn Smp Ipa Kurikulum 2013 Tahun 2019

Beberapa waktu lalu, banyak sekali kalangan masyarakat Indonesia telah disibukan dengan registrasi CPNS yang diselenggarakan oleh banyak sekali Kementrian ibarat Kementrian keuangan, Kementrian sosial, dan sebagainya. Dari proses tersebut, sudah tidak mengherankan kalau ada banyak peserta yang belum berhasil lolos. Jika Anda yaitu salah satunya, tidak perlu berkecil hati lantaran sesegera mungkin akan dibuka registrasi CPNS Daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, Anda bisa menyimak informasi berikut ini.

Rencana Penyelenggaraan CPNS Daerah Dari Kemenpan RB

Berdasarkan informasi di beberapa informasi harian, CPNS Daerah akan diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 2018 mendatang. Penyelenggaraan registrasi calon pegawai negeri sipil di tempat ini akan diselenggarakan untuk banyak sekali provinsi di Indonesia ibarat provinsi Gorontalo, Jawa Barat, dan sebagainya. Lebih detailnya, penyelenggaraan rekrutmen akan dilakukan pada awal tahun. Hal ini menyusul adanya pencabutan moratorium rekrutmen CPNS di sejumlah Kementrian atau forum beberapa waktu lalu.

Informasi mengenai rencana akan diadakannya rekrutmen CPNS Daerah salah satunya disampaikan oleh Dwi Wahyu Atmaji selaku sekretaris KemenpanRB. Informasi tersebut disampaikan oleh Atmaji dalam prosesi penerimaan rombongan pemprov Gorontalo dan DPRD di kantor KemenpanRB untuk menyusun RPJMD 2017-2022.

Dwi Wahyu Atmaji mengungkapkan bahwa di awal tahun 2018 akan ada gugusan CPNS untuk pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, pihak Kemenpan RB memperlihatkan kiprah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelenggarakan audit kepegawaian di pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa audit ini penting untuk dilakukan mengingat diperlukannya data faktual dan riil terkait kebutuhan pegawai di setiap tempat bagi Kemenpan RB. Sebagai contoh, suatu tempat mempunyai kekurangan untuk guru di mata pelajaran tertentu. Data untuk hal tersebut harus disampaikan ke Kemenpan RB semoga sanggup ditindaklanjuti.

Selain sebagai kepentingan data bagi Kemenpan RB, penyelenggaraan audit ke tempat juga dilakukan lantaran alasan lain. Alasan tersebut yaitu adanya desas-desus yang didengar oleh pihak Kemenpan mengenai kinerja PNS di daerah. Keluhan yang seringkali didengarnya yaitu bahwa kekurangan CPNS Daerah bukan disebabkan lantaran tidak adanya PNS di tempat tersebut. Hal ini justru disebabkan oleh PNS yang enggan untuk melaksanakan tugasnya dan lebih menentukan tenaga honorer untuk mengerjakan kiprah yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.

Detail Persiapan Rekrutmen CPNS Daerah di Pemerintah Daerah Tertentu

Dwi Wahyu Atmaji menambahkan bahwa nantinya, rekrutmen mungkin akan dilaksanakan secara tidak serentak ibarat dikala rekrutmen di Kementrian kemarin. Suatu tempat yang telah mempunyai data akurat terkait jumlah gugusan atau pegawai yang dibutuhkan bisa mengeluarkan kebutuhan gugusan lebih awal. Dengan begitu, mereka bisa menyelenggarakan rekrutmen CPNS Daerah terlebih dahulu. Namun, Kemenpan RB tetap mengatur penyelenggaraannya, yaitu dengan menerapkan 3 gelombang penyelenggaraan.

Mendengar apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kemenpan RB, pihak DPRD dari provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Sun Biki memberikan dukungannya. Sun Biki juga menambahkan bahwa pemerintah tempat memang sempat kesulitan memenuhi kebutuhan pegawai sesudah dikeluarkannya moratorium CPNS yang sudah berjalan 7 tahun ini. Sun Biki juga menjelaskan bahwa problem pemerintah tempat terkait kebutuhan PNS akan sangat terbantu dengan adanya penegasan dari Kemenpan terkait rekrutmen CPNS untuk daerah.

Anggota DPRD provinsi Gorontalo ini juga menjelaskan terkait pentingnya rekrutmen CPNS untuk tempat khususnya di provinsi Gorontalo. Di provinsi tersebut, kualitas pelayanan masyarakat pada beberapa sektor dianggap kurang maksimal jawaban kurangnya pegawai yang mengurusi sektor tersebut. Jadi, dengan adanya penerimaan CPNS di provinsi, kualitas pelayanan terhadap masyarakat diharapkan bisa lebih baik.

Salah satu bidang yang membutuhkan pegawai santunan yaitu tenaga dokter dan perawat. Di provinsi Gorontalo terjadi kekurangan dua jenis tenaga tersebut. Akibatnya, pelayanan kesehatan untuk masyarakat Gorontalo menjadi kurang merata. Jadi, Sun Biki mengusulkan semoga dalam rekrutmen CPNS Daerah Gorontalo nanti ada rekrutmen untuk tenaga kesehatan.

Selain dibutuhkan gugusan CPNS Daerah dengan jumlah tertentu untuk tiap-tiap kabupaten atau kota, beberapa pemda juga mengajukan kebutuhan gugusan untuk Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) ke pihak Kemenpan RB. Contohnya ibarat yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pemda OKU dari provinsi Sumatra Selatan. Pihak pemda ini mengajukan sekitar 1000 gugusan untuk mengisi jabatan CPNS. Sementara itu, untuk kebutuhan P3K pihak pemda tersebut mengajukan sekitar 150 formasi.

Berdasarkan keterangan B Lubis selaku Sekretaris BKPP kabupaten OKU Sumsel, dari sekian gugusan yang dibutuhkan, 40% dari total gugusan merupakan gugusan guru. Empat puluh persen lainnya merupakan gugusan untuk tenaga kesehatan dan sisanya yang 20% diperuntukkan pada pelamar yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga teknis. Lubis menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan atau jawaban dari pihak Menpan RB terkait arahan penyelenggaraan rekrutmen.

Terkait penerimaan pelamar gugusan P3K, B Lubis menjelaskan bahwa pihaknya akan menentukan rekrutmen menurut keahlian serta kemampuan terkait gugusan tersebut. Sebagai contoh, pemerintah membutuhkan gugusan sebagai tenaga penyapu jalan. Pelamar harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diperlukan. Selain itu, pelamar yang diterima juga harus mengikuti syarat ibarat bersedia kontrak 5 tahun kerja sesuai dengan misi pemerintah yang ingin menyebabkan kabupatennya higienis dalam jangka waktu tersebut.

Untuk dinas lainnya juga berlaku hal yang sama. Lubis menjelaskan bahwa perekrutan pelamar harus mengikuti keahlian serta waktu kontrak atau waktu dibutuhkannya tenaga tersebut. Mengingat sifat P3K yaitu kerja kontrak, sudah bisa diartikan bahwa mereka yang diterima harus menjalani kontrak hingga usia tertentu. Jadi, si pegawai tidak akan selamanya bekerja di kiprah atau bidang tersebut pada pemda terkait.

Seperti CPNS Daerah, pelamar gugusan P3K juga harus mengikuti seleksi sebagaimana yang ditentukan oleh panitia penyelenggara. Formasi untuk tenaga kontrak sendiri dibuka untuk umum dan bisa diikuti oleh siapa saja. Seorang honorer memang bisa masuk dalam gugusan P3K kalau ia sanggup bersaing terlebih dahulu.

Pemerintah Daerah Boltim yang merupakan salah satu pihak pengaju kebutuhan CPNS mempunyai kebutuhan tenaga pegawai yang didominasi oleh guru dan tenaga kesehatan. Robi Mamonto yang bertugas sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di pemda tersebut memberikan bahwa pihaknya telah memasukkan gugusan CPNS yang dibutuhkan pemda-nya dengan dua kali tiba ke Menpan RB. Pihaknya akan sesegera mungkin mendapat jawaban serta arahan dari Kemenpan RB terkait penyelenggaraan CPNS untuk ditindaklanjuti pemda-nya.

Pengajuan kebutuhan gugusan juga dibenarkan oleh Muhammad Assagaf selaku Sekretaris Daerah Boltim. Ia menginformasikan bahwa setiap tempat memang wajib untuk menginformasikan dan mengajukan kuota CPNS yang dibutuhkan di daerahnya. Namun, hal ini harus didukung dengan telah terpenuhinya penerbitan NIP dan SK CPNS. Pemerintah tempat yang tidak bisa atau belum menuntaskan proses tersebut kemungkinan tidak akan bisa atau sulit mendapat kesempatan bukaan penerimaan CPNS di daerahnya.

Demikian beberapa hal terkait CPNS Daerah yang bisa Anda jadikan sebagai rujukan informasi terbaru apabila ingin mendaftar rekrutmen CPNS di daerahnya. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya siapkan berkas atau dokumen yang sekiranya dibutuhkan dikala mendaftar sedini mungkin. Semoga berhasil.