Pengertian Aturan Bisnis, Fungsi, Tujuan, Aturan, & Aspek Pokok Dalam Aturan Bisnis

Pengertian kewarganegaraan secara umum yakni sesuatu hal yang bekerjasama dengan warga negara dengan negara. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang memperlihatkan kekerabatan atau ikatan antara negara dengan warga negara.

Sedangkan pengertian warga negara yakni penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, daerah kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal1 angka (1) pengertian warga negara yakni warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengertian, Istilah, Tujuan Kewarganegaraan Dan Asas Kewarganegaraan dan Contoh

Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan sanggup dibedakan dalam pengertian secara yuridis dan sosiologis.

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan aturan antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan aturan itu menjadikan akibat-akibat aturan tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan aturan tersebut antara lain sertifikat kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan.
2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum. Akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, menyerupai ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Asas Kewarganegaraan

Pengertian asas kewarganegaraan yakni dasar aturan bagi kewarganegaraan untuk penduduk (warga) sebuah negara. Orang yang sudah mempunyai kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah aturan kepada orang yang bukan warga negaranya.

Penduduk suatu negara juga dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara yakni mereka yang secara aturan merupakan anggota suatu negara. Adapun warga negara abnormal yakni mereka yang belum menjadi warga negara. Jika mereka ingin menjadi warga negara, mereka harus melalui proses yang disebut naturalisasi.

Secara umum ada 2 asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh suatu negara, yaitu:

1. Ius Sanguinis

Asas ius sanguinis atau asas keturunan yang memutuskan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya meskipun anak tersebut lahir di negara lain (bukan kewarganegaraan orang tuanya). Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A.

Contoh Negara dengan Sistem Asas Kewarganegaraan Ius Sanguinis :

1. Belanda, Belgia, Bulgaria
2. Korea Selatan, Kroasia
3. Inggris, Irlandia, Islandia, India, Italia
4. Jepang, Jerman
5. Polandia, Portugal
6. Republik Ceko, Rusia
7. Spanyol, Serbia
8. dll.

2. Ius Soli

Asas ius soli atau asas daerah kelahiran yang memutuskan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah kelahirannya. Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jikalau anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B alasannya yakni lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A.

Contoh Negara dengan Sistem Asas Kewarganegaraan Ius Soli :

1. Argentina, Amerika Serikat
2. Brazil, Bangladesh
3. Kanada, Kamboja, Kolombia, Kosta Rika
4. Panama, Peru, Pakistan, Paraguay
5. Grenada, Guatemala, Guyana
6. dll

Keberadaan kedua asas kewarganegaraan tersebut kerap kali menjadikan masalah. Hal ini alasannya yakni ada negara yang menganut asas ius sanguinis dan ada pula negara yang menganut asas ius soli. Sehingga kerap muncul problem bipatride, multipatride bahkan apatride.

Pengertian Bipatride yakni seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda) yang bisa terjadi alasannya yakni anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli (tempat kelahiran) namun orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut akan menerima 2 kewarganegaraan dari negara A berdasarkan daerah lahir dan dari negara B alasannya yakni faktor keturunan.

Pengertian Apatride yakni seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Bisa terjadi jikalau anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis sedangkan orang bau tanah berasal dari negara A. Si anak tidak menerima kewarganegaraan negara B alasannya yakni lahir dari orang bau tanah yang bukan warga negara B. Anak juga tidak menerima kewarganegaraan orang tuanya (negara A) alasannya yakni tidak lahir di negara A (ius soli – berdasarkan daerah lahir).

Pengertian Multipatride yakni seseorang yang mempunyai 2 atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jikalau bipatride mendapatkan juga donasi status kewarganegaraan lain ketika beliau telah dewasa, namun tidak melepaskan status kewarganegaraan yang lama.

Pengertian Warga Negara Indonesia (WNI)

Pengertian Warga Negara Indonesia atau yang biasanya disebut sebagai WNI yakni orang orang yang menempati wilayah negara Indonesia, atau pun tidak menempati wilayah Indonesia namun masih mempunyai legalisasi yang resmi dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah Indonesia, sebagai penduduk atas negara Indonesia. Sehingga, orang-orang yang berada atau bekerja di luar negeri menyerupai mahasiswa yang kuliah di luar negeri atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih mempunyai status Warga Negara Indonesia. Hal tersebut sanggup terjadi asalkan orang orang yang berada di luar negeri tersebut masih mempunyai legalisasi resmi dari negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan juga diajarkan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1957 dikala pemerintahan Sukarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civics.  Penerapan Civics sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi pendidikan Kewargaannegaraan pada tahun 1968.

Bagaimana dengan asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara Indonesia? Dalam UU. No. 12 Tahun 2006 ihwal Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia didalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis
2. Asas ius soli secara terbatas
3. Asas kewarganegaraan tunggal
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas.

Daftar Istilah Kewarganegaraan Lengkap dengan Artinya

Kewarganegaraan mempunyai banyak istilah-istilah khusus di dalamnya, sehingga tak heran jikalau banyak orang masih galau mencari definisi dari suatu istilah yang tertuang dalam bidang pendidikan kewarganegaraan atau PKN.

Dalam praktik kehidupan, anda mungkin pernah menonton sidang atau bencana di televisi yang bekerjasama dengan kewarganegaraan, kemudian ada yang mengucapkan istilah yang mungkin bagi orang awam sukar dipahami, menyerupai misalnya 'advokat', 'norma', 'jaksa' dan segala macam. Nah, pada postingan kali ini, kami akan mencoba memaparkan daftar istilah yang bekerjasama dengan kewarganegaraan.

Daripada berpanjang lebar, silakan pribadi saja simak beberapa istilah kewarganegaraan berikut ini yang kami kumpulkan dari banyak sekali macam sumber, salah satunya yakni dari sini.

1. Adat: Keseluruhan aturan dan tradisi yang amat tua.
2. Advokat: Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
3. Aktualisasi: Membenarkan; memperlihatkan kenyataan.
4. Antagonis: Bertolak belakang; penentang.
5. Antisipasi: Perhitungan terhadap hal-hal yang belum terjadi.
6. Apolitis: Tidak berminat pada politik; tidak bersifat politik.
7. Asosiasi: Kelompok yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu.
8. Aufklarung (Bahasa Jerman): Abad pencerahan dalam sejarah barat (abad ke-18).
9. Birokrasi: Sistem pemerintahan berdasarkan hierarki dan jabatan.
10. Boikot/Boykot: Pengucilan; penolakan.
11. BW (Burgerlijk Wetboek): Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
12. By Comission: Pelanggaran HAM secara pribadi oleh negara.
13. By Omission: Membiarkan terjadinya pelanggaran HAM.
14. Core Values: Nilai-nilai inti atau yang dijunjung tinggi.
15. Coup d’etat: Kudeta, penggulingan pemerintah yang ada.
16. De facto: Pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada.
17. De jure: Pengakuan berdasarkan aturan atau yuridis.
18. Demontrasi: Salah satu agresi protes masyarakat.
19. Diskriminasi: Pembatasan, pelecehan, atau pengucilan terhadap pihak tertentu.
20. Doktrin Hukum: Pendapat para ahli, atau sarjana aturan ternama/terkemuka.
21. Efektif: Akibat yang membawa hasil atau pengaruh.
22. Egalitarian: Pandangan bahwa semua orang sederajat.
23. Ekstrem: Paling keras.
24. Epithet: Frase untuk meremehkan orang.
25. Etika: Watak kesusilaan; adat; moral; akhlak.
26. Etis: Sesuai dengan sikap umum.
27. Exercitum: Terpilih; khusus; memperoleh pengecualian untuk menjalankan kekuasaan.
28. Extrajudisial: Lembaga peradilan yang berada diluar sistem pengadilan.
29. Fasisme: Sebuah paham ihwal bentuk negara diktator.
30. Feodalisme: Politik sistem sosial dengan memperlihatkan kekuasaan pada kaum bangsawan.
31. Filosofis: Berdasarkan ilmu filsafat.
32. Fleksibel: Dapat berubah atau diubah dengan mekanisme apapun.
33. Fundering: Dasar kekuasaan negara.
34. Golput: Golongan putih, menolak memperlihatkan bunyi pada pemilu.
35. Hak anak: Hak asasi insan bahwa hak anak dilindungi oleh aturan semenjak dalam kandungan.
36. Hak membuatkan diri: Hak setiap orang atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
37. Hakim: Aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili/ memutus suatu perkara.
38. Harmoni: Keselarasan.
39. Human values: Nilai–nilai kemanusiaan.
40. Imperialisme: Paham politik untuk menjajah bangsa lain dengan laba besar.
41. Implementasi: Pelaksanaan; penerapan.
42. Indoktrinasi: Penggemblengan suatu doktrin; donasi fatwa secara mendalam.
43. Integrasi: Pembauran yang menyatu secara utuh.
44. Ius Constituendum: Hukum yang dicita-citakan.
45. Ius Constitutum: Hukum positif, aturan yang berlaku disuatu negara tertentu waktu tertentu.
46. Ius Naturale/Hukum Asasi: Hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
47. Jaksa: Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan aturan tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
48. Kaidah: Norma atau peraturan-peraturan tingkah laris manusia.
49. Kebiasaan: Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
50. Kebijakan (policy): Upaya terhadap perubahan lingkungan.
51. Kejahatan genosida: Perbuatan yang dilakukan untuk memusnahkan suatu kelompk bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama.
52. Kejahatan kemanusiaan: Perbuatan yang dilakukan sebagai bab dari serangan terhadap penduduk sipil. Misalnya: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
53. Kelompok kepentingan: Golongan masyarakat yang berkepentingan di pemerintah/negara.
54. Kelompok penekan: Golongan masyarakat atau perorangan yang bisa memaksa pemerintah.
55. Kemerdekaan berpendapat: Hak setiap warga negara untuk memberikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
56. Kesadaran Hukum: Keyakinan akan kebenaran yang dilaksanakan dengan perbuatan patuh hukum.
57. Kewajiban dasar manusia: Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terealisasi dan tegaknya hak asasi manusia. Misalnya berbuat adil (tidak diskriminatif) kepada orang lain, menghormati hak asasi orang lain.
58. Kewarganegaraan: Segala hal ihwal yang bekerjasama dengan warga negara.
59. Kharismatik: Bakat atau keadaan yang berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan, rasa bangga.
60. Koalisi: Kerjasama beberapa partai untuk memperoleh suara.
61. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: merupakan suatu pilihan untuk menuntaskan pelanggaran HAM tidak lewat Peradilan HAM tetapi dengan cara mengungkap problem kebenaran dan kemudian melaksanakan perdamaian antara pihak korban atau andal warisnya dengan para pelaku pelanggaran.
62. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): yakni forum independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan proteksi anak di Indonesia.
63. Konfrontasi: Menurut perjanjian, sesuai dengan kontrak.
64. Konstitusi: Hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis.
65. Konvensi: Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.
66. Kooptasi: Pemilihan anggota gres dari tubuh musyawarah yang ada.
67. Koridor hukum: Jalur hukum.
68. Kosmopolitanisme: Paham/gerakan yang berpandangan tidak perlu punya kewarganegaraan asalkan menjadi warga dunia.
69. Kovenan internasional: suatu perjanjian antar negara mengenai problem tertentu (termasuk HAM) yang mengikat para negara penandatangannya.
70. KTP (Kartu Tanda Penduduk): Identitas suatu warga negara.
71. KUH PERDATA: Kitab Undang-Undang aturan Perdata.
72. KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
73. Moral: Perbuatan dan sikap insan yang baik dan buruk.
74. KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
75. Masyarakat madani: Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma dan aturan sesuai iman, ilmu dan teknologi.
76. Mekanisme: Cara kerja organisasi.
77. Mobilisasi sosial: Perubahan masyarakat dengan pola baru.
78. Mores: Adat atau cara Hidup.
79. Nalar: Kekuatan pikir.
80. Negara: Organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
81. Norma: Petunjuk hidup dalam masyarakat berupa perintah, ajuan dan larangan.
82. Otoritas: Wewenang yang dikuatkan oleh kekuasaan sah (orang yang otoriter).
83. Paradigma: Kerangka berpikir.
84. Parafrase: Pernyataan ulang atau suatu pembicaraan.
85. Partisan: Pengikut partai/ golongan.
86. Partisipan: Ikut berperan dalam kegiatan.
87. Pelanggaran hak asasi manusia: setiap perbuatan yang secara melawan aturan mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia.
88. Pelanggaran HAM berat: pelanggaran yang digolongkan kejahatan luar biasa,seperti antara lain pembunuhan untuk memusnhkan suatu kelompok atau etnis tertentu (genoside), teroris, kejahatan perang.
89. Pendapat: yakni buah gagasan atau buah pikiran.
90. Penduduk: Seseorang yang tinggal di suatu daerah tertentu.
91. Pengadilan HAM Ad Hoc: yaitu forum pengadilan yang mempunyai kewenanganmelakukan proses peradilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat yang diberlakukan surut (retroaktif) sebelum berlakunya UU Nomor 26Tahun 2000 ihwal pengadilan HAM.
92. Penuntut Umum: Adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
93. Pokok pokok pikiran dimasukanya HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945: merupakan pemikiran yang melatar belakangi atau alasan dimasukannya pasal–pasal ihwal hak asasi insan (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencegah berkembangnya ”negara kekuasaan” atau otoriter yang sanggup bertindak sewenang–wenang kepada rakyatnya.
94. Praksis: Praktik kehidupan.
95. Pranata: Institusi, sistem tingkah laris sosial.
96. Principium kekuasaan: Pemegang kekuasaan utama dari semua kekuasaan.
97. Rasionalisme: Paham yang mengajarkan bahwa nalar dan pikiran yakni dasar penyelesaian masalah
98. Ratifikasi: Pengesahan satu dokumen negara oleh parlemen, khususnya ratifikasi UU, perjanjian internasional atau antar negara.
99. Referendum: Penmyerahan solusi kepada umum tanpa melalui parlemen.
100. Rezim: Pemerintahan yang berkuasa.
101. Rigid: Dapat berubah atau diubah dengan mekanisme tertentu.
102. Sabotase: Aksi pengrusakan kemudahan atau sarana umum.
103. Sanksi: Suatu keadaan yang dikenakan kepada yang melanggar norma.
104. Sistem distrik: Daerah pemilihan sama dengan anggota tubuh perwakilan rakyat.
105. Social Relation: Hubungan Sosial.
106. Stabilitas: Kemantapan; seimbang.
107. Status naturalis: Suatu kondisi seseorang yang mengabaikan hak–hal dasar orang lain.
108. Teoretis:Berdasarkan teori terhadap dirinya.
109. Traktat: Perjanjian dua negara atau lebih.
110. Warga Negara: Warga negara yakni suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
111. Yurisprudensi: Putusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutus suatu masalah yang sama.
112. Zero sum: Mengesampingkan faktor yang kurang menonjol.
113. Zoon Politicon: Manusia ditakdirkan sebagai mahluk sosial dan dikodratkan untuk hidup bermasyarakat.

Itulah beberapa istilah-istilah yang sering muncul dalam dunia kewarganegaraan. Untaian kamus kewarganegaraan di atas biasanya sering dipakai ketika sedang membahas mengenai sesuatu yang bekerjasama dengan kewarganegaraan. Jika anda mempunyai acuan ataupun pengetahuan dengan topik serupa, anda sanggup meninggalkan jawaban di kolom komentar.

Tujuan kewarganegaraan

Sebagai warga Negara Indonesia kita wajib mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan berdasarkan kesamaan nilai-nilai usaha bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa,tekad, dan semangat kebangsaan. Dan hal ini memerlukan sarana pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraaan. Dan adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu .

1. Tujuan Umum. Memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai kekerabatan antara warganegara dengan negara, kekerabatan antara warganegara dengan warganegara, dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara semoga menjadi warganegara yang sanggup mendapatkan amanah oleh bangsa dan negara.
2. Tujuan Khusus. Agar mahasiswa memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta tulus sebagai Warganegara Republik Indonesia yang terdidik dan bertanggung jawab.

• Agar mahasiswa menguasai dan memahami banyak sekali problem dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sanggup mengatasi dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
• Agar mahasiswa mempunyai sikap sikap sesuai nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Adapun pendapat para pakar . yaitu :

Aristoteles
Mengenai tujuan negara oleh Aristoteles dijelaskan, bahwa berhubung dengan pahamnya bersifat universal, maka lebih diuamakan yakni negara. Oleh alasannya yakni itu pemerintah sebaik-baiknya ditujukan kepada kepentingan umum, berlandaskan keadilan yang merupakan keseimbangan kepentingan diatas daun neraca Themis (Dewi keadilan didalam mitologi Yunani).
Oleh alasannya yakni itu, tujuan dari negara yakni kesempurnaan warganya yan berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus berkembang menjadi di dalam negara, dan aturan berfungsi memberi kepada setiap insan apa sebetulnya yang berhak ia terima.

Plato
Plato menyampaikan bahwa tujuan negara yang sebetulnya yakni untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang sanggup mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara. Sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja.

Socrates
Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang brsifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Sedang kiprah negara yakni untuk membuat hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis dari pada Socrates. Ia selau menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dea ajarannya, yaitu menaati undang-undang.

John Locke
Tujuan negara berdasarkan John Locke yakni untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. tiap-tiap insan menyerahkan hak-hak alamiahnya pada masyarakat, tetapi tidak semua., hanya yang tidak diserahkan yakni hak-hak azasi tersebut. Karena hak-hak azasi ini berdasarkan john locke tidak sanggup dilepaskan dari individu. tetapi Justru jaminan terhadap hak-hak azasi inilah yang menjadi tujuan negara.bahkan kekuasaan penguasa pun dibatasi oleh hak-hak azasinya. Kaprikornus hal inilah yang tidak memungkinkan kekuasaan penguasa itu bersifat mutlak.

Niccollo Machiavelli.
Tujuan negara berdasarkan Niccollo Machiavelli yakni untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dan hanya sanggup dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Kaprikornus usahanya itu menuju kearah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja.

Thomas Aquinas.
Menurut Thomas Aquinas, untuk mengetahui tujuan negara, maka terlebih dahulu mengetahui tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh alasannya yakni itu negara mempunyai tujuan yang luas, yaitu memperlihatkan dan menyelenggarakan kebahagiaan insan untuk memperlihatkan kemungkinan, semoga sanggup mencapai hidup tersusila dan kemuliaan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan.

Pada hakekatnya pendidikan kewarganegaraan yakni upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya.Selaku warga masyarakat,warga bangsa dan negara,secara berkhasiat dan bermakna serta bisa mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berunah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,bangsa,negara dan kekerabatan international,maka pendidikan tinggi tidak sanggup mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarka sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketidak keterdugaan.

Contoh Kasus Kewarganegaraan 

1 ) Kelahiran

Contoh Kasus:

          Seorang Laki-laki berjulukan Jack ( Warga Negara Brazil ) menikah dengan Seorang wanita berjulukan Perry ( Warga Negara Venezuela ) di Jakarta (Indonesia) dan diakui oleh negara bahwa perkawinannya sah. Jack telah bertempat tinggal di Jakarta ( Indonesia ) selama 2 tahun sedangkan Perry bertempat tinggal di Jakarta ( Indonesia ) juga selama 1 tahun. Setelah menikah mereka dikaruniai anak yang diberi nama Alexander Jack. Alexander Jack dilahirkan di Negara Indonesia. Menurut UU yang berlaku di Negara Indonesia anak Tersebut sanggup memperoleh kewarganegaraan Indonesia alasannya yakni Alexander lahir di Negara Indonesia. Setelah Berumur 17 tahun Alexander Jack menerima KTP dengan warga negara Indonesia.

Kesimpulan:

          Seorang anak yang lahir di Indonesia berdasarkan perkawinan yang sah berdasarkan aturan di Indonesia walaupun ayah atau ibunya bukan Warga Negara Indonesia tetapi anak tersebut tetap menjadi Warga Negara Indonesia ( WNI ). Sama menyerupai Alexander Jack yang mempunyai Orang bau tanah berkewarganegaraan Asing tetapi Alexander termasuk kedalam Warga Negara Indonesia alasannya yakni Alexander Jack dilahirkan di Negara Indonesia.

2. Pengangkatan

Contoh Kasus:


          Pada tahun 1997, Patrick Patricio ( Warga Negara Uruguay ) menikahi seorang gadis yang berjulukan Sulis ( Warga Negara Indonesia ). Setelah 3 tahun menikah kesudahannya mereka dikaruniai anak pria yang diberi nama Belize. Karena Belize belum berusia 5 tahun maka Belize diangkat secara sah menjadi Warga Negara Indonesia.

Kesimpulan:

          Anak dari suatu negara yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menjadi Warga Negara Indonesia. Sama menyerupai Belize yang mempunyai Ayah berkewarganegaraan Uruguay dan Ibu berkewarganegaraan Indonesia, tetapi Belize diangkat secara sah menjadi Warga Negara Indonesia alasannya yakni Belize belum berusia 5 tahun dan alasannya yakni sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pewarganegaraan

Contoh Kasus:


          Van Sebastian Conquer yakni seorang warga negara belanda yang tinggal di Jakarta yang berprofesi sebagai pemain sepak bola divisi Utama Indonesia. Van telah  5 tahun bertempat tinggal di Indonesia. Van juga sudah mulai lancar berbahasa Indonesia. Oleh alasannya yakni kecintaannya kepada Indonesia yang merupakan negara yang membesarkan namanya tersebut Van kesudahannya memutuskan untuk bertempat tinggal dan menjadi Warga negara Indonesia. Oleh alasannya yakni keinginannya tersebut Van mengajukan permohonan perpindahan warga negaranya tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Van membuat surat permohonannya ingin menjadi Warga Negara Indonesia dengan tulisan, materai dan bahasa indonesia. Setelah selesai membuat surat tersebut Van memperlihatkan suratnya tersebut kepada pihak yang menangani masalah tersebut ( Menteri ) dan menteri memperlihatkan kepada Presiden semoga menerima persetujuan yang sah. Karena Presiden menyetujui bahwa Van Sebastian Conquer layak menjadi Warga Negara Indonesia maka mulai dikala itu Van Sebastian Conquer telah menjadi Warga Negara Indonesia.

Kesimpulan:

          Disetujuinya Seseorang yang mengajukan permohonan untuk menjadi WNI secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan bermaterai cukup kepada Presiden melalui menteri. Sama Seperti Van Sebastian Conquer yang di berikan kewarganegaraan Indonesia alasannya yakni Van telah mengajukan permohonan kepada Menteri dan Presiden bahwa Van ingin menjadi warga negara Indonesia. Van membuat surat permohonan dengan bahasa indonesia dan bermaterai yang cukup untuk dikirim kepada Menteri dan menteri memberi kepada presiden. Permohonan Van pun disetujui dan Van menjadi warga negara Indonesia.
         
4. Perkawinan 

Contoh Kasus:


          Alberto Goncalves merupakan pemain Persipura Jayapura yang telah merumput di Papua Selama 5 Tahun. Goncalves merupakan Warga Negara Brazil. Pada tahun 2007 Goncalves memutuskan untuk melepas masa lajang nya dengan seorang gadis asal Garut yang berjulukan Asmirandah. Mereka kesudahannya menikah di Bandung, Jawa Barat. Karena Pernikahan tersebut Alberto Goncalves menerima status Warga Negara Indonesia. Akhirnya Alberto bisa menjadi pemain Timnas Indonesia.

Kesimpulan:

          Warga negara abnormal yang melaksanakan perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia.Sama menyerupai Alberto Goncalves yang memeperoleh status kewarganegaraan Indonesia alasannya yakni melaksanakan ijab kabul dengan wanita Warga Negara Indonesia.

5. Pemberian Kewarganegaraan   

Contoh Kasus:

          Guus Hiddink yakni Seorang Warga Negara Belanda yang bertempat tinggal di Korea Selatan. Guss bekerja sebagai seorang instruktur sepak bola. Karena keberhasilan nya membawa Club-Club dan Tim-Tim besar menjadi Club dan Tim yang hebat kesudahannya Guss dipanggil untuk melatih Korea Selatan. Guss memegang kiprah penting untuk membimbing pemain Korea Selatan yang akan bertanding di Kejuaraan Sepak Bola terbesar di dunia ( Piala Dunia ). Akhirnya Guss berhasil membawa Tim Korea Selatan menjadi Semifinalis Turnamen Terbesar Di Dunia tersebut. Hasil yang sangat memuaskan serta membanggakan untuk warga Korea Selatan. Karena keberhasilan Guss Hiddink membawa Korea Selatan menjadi semifinalis Piala Dunia, Pemerintah Korea Selatan memberi Kewarganegaraan Korea Selatan kepada dirinya.

Kesimpulan:

         Orang abnormal yang diberikan hak kewarganegaraan secara cuma-cuma dikarenakan telah berjasa terhadap Suatu Negara. Sama menyerupai Guss Hiddink yang diberikan hak kewarganegaraan oleh Pemerintah Korea Selatan alasannya yakni keberhasilannya membawa korea selatan menjadi Semifinalis Piala Dunia.         

6. Ikut Ayah/Ibu

Contoh Kasus:


          Pada tahun 1993, Bejo menikahi gadis asal lampung yang berjulukan Clara. Bejo dan Clara kesudahannya sah menjadi suami istri pada 17 April 1993. Mereka menikah di Yogyakarta alasannya yakni Bejo berasal dari Yogyakarta. Setelah menikah selama 2 tahun kesudahannya Bejo dan Clara di karuniai anak pria yang berjulukan diberi nama Philip. Berhubungan Philip mempunyai kedua orang bau tanah yang merupakan Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia kesudahannya Philip menjadi seorang warga negara Indonesia.
         Tetapi berdasarkan aturan aturan yang berlaku, Philip akan menjadi warga Negara Indonesia ketika Philip belum berusia 18 tahun. Tetapi jikalau Sudah berusia 18 tahun atau lebih maka, aturan aturan tersebut tidak berlaku lagi. Philip akan memilih Warga Negara nya sendiri.

Kesimpulan:

         Anak yang belum berusia 18 tahun yang bertempat tinggal di Indonesia dan memeperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia alasannya yakni ayah dan ibunya warga negara Indonesia. Sama menyerupai Philip yang lahir di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai Orang bau tanah warga negara Indonesia, maka Philip akan ditetapkan menjadi warga negara Indonesia sebelum beliau berusia 18 tahun.