Guru ialah tenaga pengajar di sekolah. Kedudukan guru ketika ini ada dua yaitu ada yang sebagai PNS dan ada yang sebagai pegawai tidak tetap atau sering disebut sebagai guru honorer. Dahulu, honor guru Sekolah Menengan Atas Negeri yang berstatus PNS dan honorer dibayarkan oleh pemerintah tempat setempat. Namun, sejak Januari 2017 peraturannya berubah yaitu honor guru baik yang PNS maupun honorer dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Guru status PNS menerima honor sesuai golongan masing-masing, rata-rata upahnya mencapai Rp 3.000.000,00 per bulan. Meskipun guru PNS dibayar pemerintah provinsi namun gajinya telah masuk dalam APBN. Upah guru honorer juga tak seberapa yaitu hanya Rp 75.000,00 per jam. Sehingga honor guru honorer Sekolah Menengan Atas total hanya mencapai Rp 1.500.000,00. Untuk honor guru di sekolah swasta ditentukan oleh sekolah itu sendiri, alasannya ialah merekalah yang mengelola dana dari siswa.
Gaji guru Sekolah Menengan Atas Negeri yang Tersendat Pada Awal Tahun 2017
Saat pergantian wewenang pembayaran honor guru Sekolah Menengan Atas Negeri dari pemerintah tempat ke pemerintah provinsi sempat mengalami penundaan 3-5 bulan di beberapa tempat di Indonesia. Hal ini karena, belum diterbitkannya peraturan resmi dari gubernur, sehingga terjadi penundaan pembayaran. Selain itu, honor untuk guru honorer juga mengalami ketidakjelasan apakah akan ditanggung pemerintah provinsi atau masih pemerintah kabupaten. Namun, dilihat dari APBD Kabupaten sudah tidak mencantumkan honor untuk guru. Oleh alasannya ialah itu, honor guru honorer Sekolah Menengan Atas masih samar-samar. Beberapa sekolah negeri bahkan mengaku bahwa pihaknya tidak sanggup untuk menggaji guru tidak tetap dan takut salah mengambil langkah bila menalanginya terlebih dahulu.
Penundaan pembayaran honor guru Sekolah Menengan Atas Negeri menjadikan keresahan dan permasalahan yaitu dikabarkan beberapa guru honorer terpaksa meminjam uang kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan, pencairan honor guru honorer belum menerima kejelasan dari pihak pemerintah. Namun, dari pihak guru itu sendiri juga memaklumi tentang belum cairnya honor alasannya ialah peralihan wewenang dari kabupaten dilimpahkan ke provinsi. Akan tetapi, sangat disayangkan pihak pemerintah itu sendiri belum memberi keterangan secara resmi terkait hal tersebut. Sehingga masih menjadikan pertanyaan dan pikiran negatif dari pihak para guru tidak tetap.
Gaji guru Sekolah Menengan Atas Negeri dengan status tidak tetap diakui tidak sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga yang ketika ini serba mahal. Sehingga sanggup dikatakan hak para guru belum didapatkan, hal ini menambah beban untuk guru honorer. Padahal, para guru telah menjalankan kiprah dan kewajibannya dengan sangat baik yaitu mengajar dari pagi hingga sore. Namun, hingga ketika ini guru honorer belum memperoleh tindak lanjut dan kemudahan yang memadai dari pihak pemerintah provinsi. Ini akan menjadi pekerjaan komplemen bagi pemerintah untuk sanggup mensejahterakan kehidupan para guru sebagai satria tanpa tanda jasa.
Para guru honorer Sekolah Menengan Atas Negeri berharap biar permasalahan ini cepat terselesaikan dan menemukan titik temu. Maka dari itu, pemerintah harus tanggap dan turun tangan menangani permasalahan tersebut. Apabila kondisi honor para guru tidak tetap sanggup dibayarkan sesuai kapasitasnya, maka ini akan menjadi semangat untuk para guru dalam menjalankan tugasnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama ini, terkadang ditemukan guru honorer malas-malasan, salah satu penyebabnya ialah upah yang tidak sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. Meskipun demikian, para guru sebaiknya bersabar dan tetap menjalankan kiprah secara maksimal. Karena, bila begitu pihak siswalah yang akan dirugikan.
Bukan hanya guru tidak tetap saja, semua pihak baik sekolah ataupun masyarakat sangat mendukung perbaikan kesejahteraan untuk honor guru Sekolah Menengan Atas Negeri. Hal tersebut penting dilakukan, melihat kiprah guru yang tidak gampang dan kondisi ekonomi yang serba susah. Oleh alasannya ialah itu, perlu adanya peningkatan kesejahteraan guru melalui upahnya yang perlu ditingkatkan. Agar impian tersebut sanggup terwujud, pemerintah harus berusaha keras untuk menciptakan suatu hukum yang jelas, cepat dan tidak menjadikan kontroversi dari aneka macam pihak. Jadi, tidak menjadikan huru-hara baik di masyarakat, pihak sekolah maupun para guru. Masalah pendidikan dan yang terkait di dalamnya memang telah menjadi permasalahan bagi negara Indonesia. Secara tidak eksklusif sanggup mensugesti proses pembelajaran dan mental anak didik.
Post a Comment
Post a Comment