KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), lantaran atas asungkerta waranugrahanya kiprah makalah ini sanggup terselesaikan tepat pada waktunya dalam rangka memenuhi kiprah salah satu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk memenuhi persyaratan tersebut disusunlah makalah ini dengan judul “Analisis Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pembangunan Pertanian”
Dalam proses penyelesaiannya, penulis menerima derma dari banyak sekali pihak. Oleh lantaran itu, melalui kesempatan ini penulis sebut dan sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak–pihak yang telah membantu. Sebagai selesai kata, penulis mengucapkan terimakasih atas seluruh derma baik berupa moril, maupun materi lantaran atas derma itu penulis sanggup merampungkan penulisan makalah, dan semoga makalah ini memperlihatkan sumbangsih positif.
Harapan dari penulis semoga penyusunan makalah ini, sanggup memperlihatkan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Jika pada makalah ini terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan demi terwujudnya kesempurnaan makalah ini.
Om Shanti Shanti Shanti Om
Denpasar, 01 Maret 2019
BAB I
PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, ketahanan pangan juga merupakan hal yang sangat penting dan strategis, serta menjadi salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial.
Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditegaskan oleh Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Melihat besarnya bantuan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, sudah seharusnya pemerintah memperlihatkan perhatian yang lebih terhadap perkembangan sektor pertanian dan kesejahteraan kehidupan petani terutama terhadap petani padi.
Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah berjalan semenjak masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok tanam, namun perkembangan tersebut berjalan secara lambat. Pertanian awalnya hanya bersifat primitif dengan cara kerja yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, usang kelamaan pertanian bermetamorfosis lebih modern untuk mempermudah para petani mengolah hasil pertanian dan mendapatkan hasil terbaik dan banyak.
Dengan demikian pembangunan pertanian mulai berkembang dari masa ke masa. Dalam proses pembangunan pertanian tersebut, derma para hebat di bidang pertanian dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung dan memberi kemudahan maupun pegetahuan kepada para petani untuk memberi metode gres kepada para petani dan mengubah cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks sehingga bisa untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negri ini.
Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengupas ihwal pembangunan pertanian yang telah bergulir beberapa kurun di Indonesia, untuk mencari tahu apa saja pembangunan pertanian yang terjadi di negri ini semenjak Indonesi mulai meneguk kebebasan dari kemerdekaan hingga Indonesia mulai mencoba untuk berdiri membangun kemajuan negri ini di kurun reformasi dikala ini.
1. Bagaimana Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di kurun Penjajahan?
2. Bagaimana Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Kemerdekaan (ORLA dan ORBA)?
3. Bagagimana Kebijakan Pembangunan Tanaman non Pangan?
4. Bagaimana Analisis Perubahan Struktur Ekonomi?
1.3 Tujuan Penulisan
1. Agar Mahasiswa Dapat Memahami Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Penjajahan!
2. Agar Mahasiswa Dapat Memahami Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Kemerdekaan (ORLA dan ORBA)!
3. Agar Mahasiswa Dapat Memahami Kebijakan Pembangunan Tanaman non Pangan!
4. Agar Mahasiswa Dapat Memahami Analisis Perubahan Struktur Ekonomi!
BAB II
PENDAHULUAN
2.1 Kebijakanan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Penjajahan
Kebijakanan Pangan dan Sektor Pertanian Pada Masa Penjajahan Belanda Seperti yang diketahui negara Indonesia mempunyai wilayah pertanian yang sangat luas, berbeda dengan negara penjajah yaitu Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belandam, tidak banyak perhatian yang diberikan pada sektor pertanian.
Hal ini tidak lepas dengan sistem perekonomian Belanda, yakni kapitalisasi. Perkembangan sektor pertanian diserahkan secara penuh kepada kekuatan seruan dan penawaran, dan membiarkan perkembangan sektor ini atas kekuatan pasar, terutama pada bidang perkebunan.
Muncul perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan mirip komoditas kelapa, karet, rempah-rempah, lada, tembakau, teh dan tebu membuktikan bahwa teknologi perkebunan diserahkan secara sanggup berdiri diatas kaki sendiri oleh perusahaan perkebunan besar yang hasilnya diekspor ke pasar ropa sebagai materi mentah untuk industrial negara tersebut.
Namun pemerintah Belanda mempunyai kebijakan khusus pada sektor beras, selain sebagai materi masakan pokok untuk pegawai pemerintahan jajahan. Beras dipakai untuk membayar upah pegawai swasta dibidang perkebunan. Hal ini berarti selain untuk komoditas ekonomi beras juga dipakai sebagai komoditas politik dimana harga beras dibuat selalu murah dipasaran. Tahun1863, lantaran kegagalan panen pemerintah Hindia Belanda menghapus bea masuk beras impor semoga harga beras tetap murah.
Tahun 1911 ekspor beras dihentikan dan pajak tanah diturunkan semoga harga beras didalam negeri tetap stabil. Dalam bidang produksi pemerintah Hindia Belanda memakai kebijakan Olie Vlek, yakni aktivitas untuk menyebarluaskan cara-cara bertani yang baik. Namun aktivitas semacam ini mempunyai jangkauan yang sangat terbatas. Pada awal tahun 1933, impor beras diawasi dengan pemberian lisensi dan pengawasan eksklusif dari pemerintah. Selain itu pemerintah menggalakkan perdagangan beras antar pulau atau antar provinsi. Hal ini bertujuan semoga persediaan beras stabil dan tidak membuat kenaikan biaya hidup dikota besar.
Menjelang tahun 1939 dibentuknya suatu tubuh pemerintah khusus melaksanakan dan mengawasi kebijakan pemerintahan dalam bidang pemasaran beras yang berjulukan Stiching Het Voedingsmidlenfons (VMF). Badan ini merupakan pendahulu Bulog, yangbertugas mengendalikan di bidang pangan yang sangat penting pada pemerintahan rde Baru.
Selanjutnya Jepang mengambil alih VMFsampai selesai Perang (unia II. Pada masa pemerintahan Jepang kebutuhan dibidang pertanian ditujukan pada pemenuhan kebutuhan militer. Bersamaan dengan kebijakan Jepang dan ditambahkan dengan kebijakan pemerintahan Belanda sebelumya maka akan meninggalkan banyak sekali kebijakan beras pada pemerintahan Indonesia selama 20 tahun setelahnya, dimana ekspor hasil pertanian dan perkebunan merupakan sumber devisa terbesar hingga selesai tahun 1960an sehingga struktur perekonomian mirip hal tersebut memerlukan kebijakan harga beras rendah dan tingkat upah yang rendah.
Baca Juga: Makalah; Analisis system ekonomi dualisme, Ekonomi Sosialis ala Indonesia, & Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila
Baca Juga: Makalah; Analisis system ekonomi dualisme, Ekonomi Sosialis ala Indonesia, & Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila
2.2 Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Kemerdekaan (ORLA dan ORBA)
- Pada Masa Orde Lama
Pemerintahan orde usang tidak mempunyai kesempatan memperlihatkan perkembangan ekonomi, termasuk perkembangan subsektor perkebunan. ada sedikit peningkatan dikala dimana subsektor perkebunan besar milik Belanda dinasionalisasi menjadi milik negara. Selain hal tersebut tidak ada yang berubah, dimana kebijaksanaan pengembangannya masih sama dengan yang sebelumnya begitu pula untuk subsektor perkembangan rakyat.
Dalam subsektor tumbuhan pangan (khususnya beras), kebijaksanaan yang sebelumnya ditempuh dalam menjaga kestabilan harga beras, dialihkan menjadi kebijaksanaan yang ditujukan untuk mempertahankan penghasilan tertentu bagi mereka yang diserahi kiprah mengelola manajemen dan keamanan negara dikala itu (Pegawai Negeri Sipil & Militer). Menurut Timmer, proses politisasi sistem pemasaran beras ini bertolak belakang dengan kenyataan, bahwa beras sama sekali tidak dianggap materi politik bagi produsennya (petani padi), dimana kepentingan utama petani yakni penghasilannya sendiri.
Dibidang produksi, beberapa aktivitas swasembada dilakukan ditahun 50an hingga 60an. Ini didasari oleh terbatasnya devisa dalam negeri. Adapun contohnya Program Kesejahteraan Kasino ditahun 1952 yang bertujuan mencapai swasembada beras sebelum tahun 1956 yang memakai pendekatan aktivitas penyuluhan percontohan. Program tersebut hampir sama dengan aktivitas Olie Vlek dimasa penjajahan Belanda, yang berbeda hanya terletak pada jumlah petak percontohan yang lebih banyak.
Pada 1959 terdapat Program Padi Sentra yang bertujuan mencapai swasembada sebelum tahun 1963 yang merupakan aktivitas gagal, namun programtersebut membuat satu organisasi yaitu BUUD (Badan Usaha Unit Desa), KUD (Koperasi Unit Desa) & BRI unit desa yang berfungsi sebagai penyedia dana kredit. Program Padi Sentra di smping itu memperlihatkan pembelajaran mengenai bahayanya penetapan harga padi oleh petani yang terlalu rendah. Selain itu, aktivitas ini juga menjelaskan pentingnya peranan jalan masuk perkreditan yang baik serta perkembangan staf yang berkompeten dibidangnya.
Pada tahun 1963 presiden Soekarno menjalankan gerakan mengganti beras dengan jagung. Dapat dilihat dari penerimaan jatah Pegawai Negeri Sipil & Militer yang semula memperoleh jatah beras menjadi 75% beras dan 25% jagung. Program ini mengalami banyak kesulitan, mulai dari penyaluran hingga reaksi negatif dari masyarakat sehingga dihentikan. Program tersebut memberi pembelajaran dimana setiap penyedia jagung atau materi masakan lainnya selain beras, perlu memenuhi kekurangan beras, semoga aktivitas ini lebih direncanakan dengan matang semoga sanggup berjalan dengan baik.
Pada tahun 1963, aktivitas penyuluhan yang di lakukan para mahasiswa fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor, merupakan sumber ide bagi berkembangnya Program Bimas (Bimbingan Massal). Program Bimas memperlihatkan kerangka dasar organisasi aktivitas intensifikasi produksi padi.
Program Bimas yang di perluas mulai berlangsung tahun 1964 dan menjadi populer lantaran semboyan Panca Usaha, yakni lima cara ke arah perjuangan tani yang baik. kelima cara ini meliputi penggunaan dan pengendalian air yang lebih baik, penggunaan bibit pilihan, pupuk dan pestisida, cara bercocok tanam yang baik dan koperasi yang kuat. Panca Usaha justru tidak menekankan aspek penemuan mirip yang di cetuskan dalam aktivitas penyuluhan percontohan Bimas sebelumnya. Dalam aktivitas ini para mahasiswa penyuluh hidup dan bekerja gotong royong dengan petani di desa-desa.
Sewaktu pemerintahan Orde Baru memegang kekuasaan, sektor perberasan di Indonesia berada dalam keadaan menyedihkan.Produksi beras di Jawa hanya 2% lebih tinggi dari produksi tahun 1954. Hasil beras per hektar di Indonesia tidak menunjukan kenaikan selama sepuluh tahun kenaikan produksi bersumber dari luar Jawa kenaikan rata-rata sebesar 1 persen setahun lantaran ekspansi areal produksi. Menurunya kesediaan beras perkapita dari 107kg dalam tahun 1960 menjadi 92kg dalam tahun 1965. Produksi ubi jalar tidak mengalami kenaikan dan hanya produksi jagung yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.
Selama tahun 1960an, lebih dari satu juta ton beras di impor setiap tahun ke dalam negeri. Dalam tahun 1965 harga nominal beras yakni seratus kali harga beras tahun 1960 dan harga materi masakan lainya menunjukan kenaikan hampir sama dengan harga beras. Hal ini berdampak pasa menciutnya cadangan devisa impor beras sehingga menurun menjadi 200.000 ton dalam tahun 1965. Satu-satunya titik cerah dengan situasi pangan yakni adanya kemungkinan menaikan produksi beras melalui aktivitas Bimas.
- Pada Masa Orde Baru
Pemerintahan Orde Baru menyadari pentingnya penyediaan beras yang cukupdalam perjuangan memperbaiki pelaksanaan aktivitas Bimas, beberapa kebijaksanaan gres diambil untuk mempermudah pembiayaan sarana produksi dan BRI (saat itu disebut Bank Koperasi Tani dan Nelayan) memerlukan derma usahanya dalam memenuhi kebutuhan dana para petani.
Pada 1966 kolognas satu tubuh yang gres dibuat untuk menangani duduk masalah logistik distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Saat itu devisa yang tersedia untuk mengimpor pupuk masih sangat terbatas dan sistem distribusinya tidak efisien. Karena terbatasnya devisa, impor beras juga terhambat. Karena tidak mencapai tingkat yang diharapkan Bulognas kemudian dibubarkan pada tahun 1967 dan diganti dengan Bulog, yaitu sebuah tubuh yang mengelola persediaan pangan dan bertamggung jawab eksklusif kepada Presiden.
Pada tahun 1967 panen ternyata gagal dan produksi menurun drastis jawaban kekeringan yang melanda Asia Tenggara. Harga beras melonjak tinggi lantaran minimnya persediaan beras. Saat itu sebuah perusahaan swasta, Mantrust, mendirikan pabrik beras sintetis, tapi perjuangan ini gagal lantaran beras terbuat terbuat dari tepung gandum yang dibuat ibarat beras, tetapi sehabis dimasak beras itu ibarat bubur bukan nasi.
Pada tahun 1968 diadakan perubahan kebijaksanaan beras pemerintah, dan perubahan ini merupakan awal kebijaksanaan harga produksi dan mengimpor beras. Pada waktu itu dicetuskan “rumus tani”, yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan harga.Program Bimas terus dikembangkan dan disempurnakan.
Pemerintah menerapkan gotong-royong disamping Bimas Biasa pada awal demam isu tanam 1968.Pemberian kredit dan distribusi memperlihatkan pestisida kepada petani dilaksanakan atas dasar kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing.Pembayaran; perusahaan-perusahaan absurd ataspelaksanaan aktivitas ini dan Bulog mendapatkan pembayaran dalam bentuk gabah melalui kepala desa.
Disamping kebijaksanaan yang ditujukan untuk meningkatkan produksi beras, pemerintyah juga melancarkan aktivitas keluarga Berencana Nasional dengan tujuan mengurangi tingkat Fertilitas penduduk, dengan demikian lajju pertumbuhan kebutuhan insan akan materi masakan beras jug sanggup dikekang.
Setelah dicapainya swasembada beras di tahun 1984 perekonomian Indonesia mengalami kemajuan pesat yang semu, sehingga risikonya dilanda krisis pada tahun 1997/1998. Sejak itu hingga dengan pergantian pemerintah kepresidenan Habibie, Presiden Gus Dur dan Presiden SBY, kebijaksanaan pangan telah dikelabui oleh kebijjaksanaan perbaikan ekonomi masa krisis.
Kondisi ini diperburuk oleh adanya konversi lahan subur di Jawa, sehingga pertumbuhan produksi padi agak melandai. Namun demikian, terobosan alam meningkatkan produksi padi terus diusahakan, meskipun konversi lahan terus berlangsung. Berbagai studi memperlihatkan bahwa lahan sawah merupakan sumber utama produksi padi.
Pada tahun 2008, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berswasembada beras. Pencapaian status swasembada beras pada dikala itu lantaran pada dikala itu dunia tengah mengalami krisis pangan. Saat itu, produksi pangan dunia menurun dan harganya bergejolak naik.
Stok beras di dalam negeripun bertambah. Kemampuan ekspor ini telah mengubah Indonesia yang sebelum aktivitas revitalisasi pertanian masih impor beras, sekarang sudah tidak impor lagi. Tanaman pangan lainnya mirip ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau juga membantu ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang walaupun tidak terjadi peningkatan produksi yang berarti untuk komoditas tersebut.
Pembahasan hingga sejauh ini terfokus pada kebijaksanaan tumbuhan pangan, sehingga memperlihatkan kesan bahwa sektor pertanian di Indonesia yakni pangan saja. Hal ini merupakan tidak tepat. Pada tumbuhan pangan pun tidak hanya padi, melainkan juga meliputi tumbuhan jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan tumbuhan pangan lainnya.
Tanaman non pangan meliputi tumbuhan mangga, jeruk, teh, tembakau, kelapa, kelapa sawit, panili, kakao (cokelat), karet, lada, dan sebagainya. Tanaman non pangan ini sering juga disebut tumbuhan tahunan, tumbuhan perkebunan, tumbuhan pohon, tumbuhan kas.
Perkembangan tumbuhan non pangan ini pada penjajahan Belanda diserahkan kepada perusahaan besar perkebunan milik swasta belanda, dan untuk perkebunan rakyatnya boleh dikatakan dibiarkan berkembang sendiri. Tanaman perkebunan ini tumbuh di ladang (lahan kering) lantaran kurangnya perhatian pemerintah, dan banyak ladang milik rakyat terlantar kosong tidak ditanami.
Setelah kira-kira pertengahan 1970an, ketika tumbuhan pangan padi telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah barulah tumbuhan non pangan tersebut diperhatikan pemerintah. Kalau di departemen Pertanian terdapat Direktorat Pangan dan Direktorat Tanaman Perkebunan, sementara Direktorat Pangannya sangat sibuk mengurus perkebunan Bimas-Inmas, maka Direktorat Tanaman Perkebunan pun tidak bisa berpangku tangan saja.
Mereka juga membuatkan hibrida dan tumbuhan perkebuna gres di antaranya, tumbuhan kakao, panili, jeruk, kelapa, kelapa sawit dan sebagainya. Bibit unggul ini juga disuntikkan kepada masyarakat dengan derma kredit, sehingga dikenal dengan adannya RPTE (Rencana Pengembangan Tanaman Ekspor). Untuk di daerah Bali dan daerah lainnya, tumbuhan perkebunan yang menonjol yakni cengkeh dan panili.
Kalau dalam hal padi dibuat forum pemasarannya (seperti gudang, transportasi, forum keuangan, dan lain-lain) oleh pemerintah, tidak demikian halnya dengan pemasaran untuk tumbuhan pohon. Setelah produksi berhasil ditingkatkan dengan sangat dramatis, duduk masalah pemasarannya terserah kepada rakyat. Kaprikornus panen yang berlimpah itu ternyata agak terlantar.
Timbul gagasan untuk membuat pabrik rokok gres semoga cengkeh rakyat tertampung, juga gagasan mendirikan tubuh penyangga harga untuk komoditas tertentu. Yang telah terbentuk atas inisiatif swasta yakni BPPC (badan penyangga pemasaran cengkeh). Namun oleh lantaran duduk masalah keuangan dan teknis lainnya, BPPC tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk menangani duduk masalah pemasaran cengkeh. Akhirya kepada para petani disarankan untuk menebang pohon cengkehnya dengan biaya sendiri untuk menjaga semoga harga tetap stabil.
Mengenai kebijakan pemasaran ini, mungkin ada baiknya kita membandingkan cara yang dilakukan di negara lain. Misalnya di Brazilia pada dikala panen kopi raya, produksi kopi melonjak dengan tajam. Pada dikala itu pemerintah Brazilia membeli kopi rakyat dan dibuang ke bahari hanya untuk mempertahankan harga.
Berbeda halnya dengan di negara maju Eropa dan Amerika Serikat, dimana pada dikala kelebihan produksipemerintah membeli hasil produksi rakyat, untuk kemudian, lantaran tidak ada pembeli potensial maka disumbangkan ke luar negeri. Itulah sebabnya kita mengenal dan melihat adanya konsumsi susu gratis untuk siswa sekolah dasar, yang tidak lain merupakan sumbangan negara maju lantaran kelebihan produksi.
Kaprikornus di negara maju, stabilitas harga untuk tumbuhan perkebunan ditangani oleh pemerintah baik dengan cara membuang ke bahari (Brazilia), ataupun disumbangkan ke negara miskin (Amerika Serikat), namun di Indonesia lantaran kesulitan dana maka diserahkan kepada petani sendiri.
Sesungguhnya, dengan laju pertumbuhan sekitar4-5% per tahun subsector perkebunan yakni salah satu subsector yang mengalami pertumbunan yang konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi. Secara keseluruhan areal perkebunan meningkat dengan laju 2,6% per tahun. Pada periode 2000-2003 contohnya total areal pada tahun 2003 mencapai 16,3 juta ha.
Dari beberapa komoditas perkebunan yang penting di Indonesia (karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kako, the, dan tebu), kelapa sawit, karet kakao malah tumbuh lebih pesat dibandingkan tumbuhan perkebunan lainnya, yakni dengan laju pertumbuhan rata-rata di atas 5% per tahun.
Pertumbuhan yang pesat dari ketiga komoditas tersebut pada umumnya berkaitan dengan tingkat laba pengusahaan komoditas tersebut relati8 lebih baik dan juga kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspansi areal komoditas tersebut. CP dari kelapa sawit dan karet merupakan dua komoditas yang mempunyai bantuan yang dominan. Pertumbuhan produksi komoditas kakao dan kopi juga relati8 pesat pada periode tersebut. Meningkatnya harga-harga produk perkebunan semenjak 2003 merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan produk tersebut.
- Peran Sektor Pertanian
3.1 Kesimpulan
Pada awal kehidupan suatu negara niscaya mempunyai sektor pertanian yang mendominasi. Pengan pembangunan ekonomi, kiprah ekonomi sektor pertanian biasanya mengalami penurunan dibarengi makin meningkatnyaperan sektor lain, terutama sektor industri. Oleh lantaran itu perubahan struktur perekonimian satu negara biasanya dimulai dengan sektor pertanian kemudian sektor industri dan jasa.
1. Menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Jika output meningkat lantaran meningkatnya produktivitas, maka pendapatan para petani meningkat. Kenaikan pendapatan per kapita akan sangat meningkatkan seruan pangan.
Peningkat laju pertumbuhan penduduk jawaban dari penurunan angka maut penduduk dan penurunan angka kesuburan akan meningkatkan seruan akan materi masakan juga meningkat lantaran perkembangan penduduk di kota E kota dan daerah industri. Dengan mempertimbangkan faktor ini maka kenaikan output materi masakan di sektor pertaninan seharunya melaju lebih cepat daripada laju pertumbuhan seruan akan materi makanan.
2. Meningkatkan seruan akan produk industri dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Kenaikan daya beli daerah pedesaan, sebagai jawaban surplus pertanian, merupakan perangsang besar lengan berkuasa terhadap perkembangan industri.
3. Meningkatkan seruan akan produk industri dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Kenaikan daya beli daerah pedesaan, sebagai jawaban surplus pertanian, merupakan perangsang besar lengan berkuasa terhadap perkembangan industri.
4. Meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi oleh pemerintah (tabungan). Setiap negara memerlukan sejumlah besar modal untuk membiayai pembangunan, ekspansi infrastruktur, pengembangan industri dasar, dan industri berat.
5. Memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kenaikan pendapatan daerah pedesaan sebagai jawaban surplus hasil pertanian cenderung memperbaiki kesejahteraan daerah pedesaan.
- Perubahan Struktur
Besarnya sumbangan dari banyak sekali macam sektor perekonomian terhadap penghasilan nasional atau terhadap produk domestik bruto akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur perekonomian.
Misalnya, negara agraris yang perekonomiannya lebih besar di dukung oleh sektor pertanian. Begitupun dengan negara yang menerima sebutan negara industri tentunya sumbangan sektor industri yang menonjol di negara tersebut. Contohnya negara Singapura yang melaksanakan perubahan terhadap struktur perekonomiannya dari negara agraris ke negara jasa. Hal demikian juga terjadi di Bali, yang dari sektor agraris ke sektor jasa.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pemaparan materi di atas sanggup disimpulkan, bahwa Indonesia sudah memasuki masa negara industri. Ada alternatif lain untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu negara yaitu dengan melihat jumlah atau persentase angkatan kerja pada masing-masing sektor.
Dengan demikian pembangunan pertanian mulai berkembang dari masa ke masa. Dalam proses pembangunan pertanian tersebut, derma para hebat di bidang pertanian dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung dan memberi kemudahan maupun pegetahuan kepada para petani untuk memberi metode gres kepada para petani dan mengubah cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks sehingga bisa untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negri ini.
3.2 Saran
Semoga Indonesia bisa lebih maju terutama dibidang ekonomi.Supaya hal itu bisa dipertahankan atau lebih berkembang lagi menjadi negara maju, kiprah dan kebijakan- kebijakan pemerintah harus dijalankan dan dikembangkan dengan lebih baik untuk perekonomian di Indonesia semoga semakin maju.
DAFTAR PUSTAKA
Nehen, Ketut.2012.Perekonomian Indonesia.Denpasar:Udayana University Press.
Post a Comment
Post a Comment