Akhir-akhir ini pemerintah membahas kembali mengenai RPP Gaji para PNS. Di dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut dibahas semua soal gaji, kontribusi dan kemudahan yang akan diterima oleh para PNS. Pembahasan RPP juga terkait perihal rencana ditambahkannya kontribusi kemahalan yang dimasukkan ke dalam honor perbulan.
RPP Gaji dan Hubunganya dengan Tunjangan Kemahalan
Bagi masyarakat luas, niscaya mempertanyakan mengenai kebijakan tersebut. Mengapa PNS harus ditambah dengan kontribusi kemahalan? sedangkan honor PNS sudah besar? Untuk lebih lengkapnya, berikut warta perihal RPP Gaji beserta kaitannya dengan kontribusi kemahalan:
1. Apa itu Tunjangan Kemahalan?
Tunjangan kemahalan yaitu satu dari kontribusi yang didapatkan oleh PNS. Tunjangan kemahalan didapatkan dari honor ditambah dengan kontribusi kinerja dikalikan dengan indeks harga pokok yang ditetapkan di setiap daerah. Indeks harga sanggup berbeda-beda di setiap tempat sehingga kontribusi kemahalan yang diterima pun akan berbeda. Di Indonesia ada 3 tempat yang mempunyai indeks harga tertinggi yaitu Jakarta, Jawa Timur dan Papua. Bukan tanpa alasan mengapa 3 tempat ini masuk ke dalam tempat dengan indeks harga terbesar, pasalnya harga kebutuhan pokok yang dijual ketiga tempat tersebut cenderung mahal.
2. Tingginya Tingkat Kemahalan Berbeda di Setiap Jabatan
Sama halnya dengan gaji, duduk kasus kontribusi pun akan berbeda-beda pada setiap jabatanya. Para pimpinan akan mendapat kontribusi lebih tinggi dibandingkan bawahanya. Contohnya saja pada tingkatan terendah PNS DKI akan mendapat Rp 28 juta perbulan, sedangkan yang tertinggi mendapat sekitar Rp 41 juta. RPP Gaji tersebut masih sebatas rancangan. Pemerintah beserta segenap instansi yang terkait masih menggodok rancangan tersebut secara matang.
3. Tunjangan Kemahalan Menambah Gaji PNS
Untuk sekarang, honor PNS relatif sama pada setiap daerah, yang membedakan hanyalah tunjangan-tunjangan yang dimilikinya. Dengan adanya kontribusi kemahalan, secara otomatis akan menambah pendapatan yang didapatkan. Semakin tinggi tingkat kemahalan semakin tinggi pula gajinya. Hanya saja sekalipun tingkat kemahalan pada suatu tempat relatif tinggi, tidak akan berdampak banyak pada pengeluaran. Hal ini dikarenakan harga-harga kebutuhan yang tinggi mengakibatkan pengeluaran yang mereka keluarkan akan tinggi pula. RPP honor ini dianggap adil. Makara para PNS tidak perlu mengeluhkan kecilnya honor yang diterima.
4. Tunjangan 5%
Menurut pemerintah, kontribusi yang akan diterima oleh setiap PNS sebanyak 5% dari gajinya. Penetapan ini berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Di masa lalu, kontribusi menyerupai ini berbeda-beda pada setiap instansi. Tunjangan di Kementrian Keuangan pastinya berbeda dengan kontribusi di Kejaksaan Agung. Tapi dengan adanya peraturan RPP Gaji terbaru, hal semacam itu tidak akan berlaku lagi. Semua kontribusi akan dipukul rata sebanyak 5%. Tidak peduli dari instansi mana, PNS tersebut tetap akan mendapat 5% tunjangan.
Skema perubahan honor yang dibahas oleh pemerintah, nantinya akan dimasukan ke dalam Peraturan Pemerintah beserta Peraturan Presiden. Dengan adanya perubahan RPP Gaji pemerintah akan menawarkan honor bukan menurut pada pangkat dan golongan lagi, melainkan pada beban kerja, resiko pekerjaan dan pencapaian target.
Dengan adanya perubahan honor tersebut, diperlukan pemerintah sanggup menghemat belanja honor PNS. Tahun kemudian pemerintah menghabiskan dana sebesar Rp 600 triliun. Tahun ini diprediksi pemerintah sanggup menghemat sebanyak Rp 80 triliun. Setidaknya dana Rp 80 triliun tersebut sanggup pemerintah alokasikan ke sektor lain, pendidikan dan kesehatan misalnya.
Sayangnya sketsa perubahan honor masih belum disahkan oleh pemerintah. Masih banyak hal yang perlu diperhatikan terkait kebijakan ini. Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, Informasi Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, terhambatnya penetapan peraturan ini disebabkan oleh data yang dipakai untuk menghitung yaitu data Februari tahun 2017. Makara pemerintah pun perlu penelitian yang lebih mendalam. Dibandingkan dengan terburu-buru mensahkan peraturan gaji, pemerintah justru lebih berfokus pada penetapan besaran bagi pensiunan dan jaminan hari tua. Permasalahan honor akan lebih riskan dibahas di pemerintahan lantaran tahun 2018 yaitu tahun-tahun politik. Dikhawatirkan di DPR menjadikan sentimen-sentimen tertentu.
Persoalan honor PNS memang semenjak dahulu selalu menjadi polemik tersendiri di masyarakat. Masyarakat merasa bahwa para PNS kebanyakan memakan honor buta. Untuk beberapa oknum honor tinggi yang didapatkan tidak sebanding dengan kinerja yang diberikan. Di waktu-waktu tertentu menyerupai lebaran misalnya, beberapa PNS bahkan membolos kerja di hari pertama masuk. Padahal untuk instansi-instansi tertentu, sedikitnya pekerja yang masuk akan menghambat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Segala perubahan yang dirancang secara matang oleh pemerintah, diperlukan sanggup memuaskan semua lapisan, entah itu PNS, masyarakat, maupun parlemen. RPP Gaji yang berubah dan menurut pada pencapaian sasaran akan menambah semangat kinerja para PNS. Tidak ada lagi keluhan-keluhan lain yang dibeberkan oleh masyarakat. Semakin besar sasaran yang dicapai, maka semakin besar pula honor yang didapatkan. Begitu pula dengan tunjangan-tunjangan yang menantinya.
Post a Comment
Post a Comment