Cara Screenshot Pada Iphone X Dengan Mudah

BAB I

 

PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang 

Indonesia sudah mengalami banyak transformasi kepemimpinan mulai dari Soekarno (Orde Lama) yang berjuang mulai pra dan pasca kemerdekaan dengan model kebijakan politik luar negeri yang cukup konfrontatif dan keras terhadap Barat (khusunya). Masalah dalam Negeri kuat penting pada akselerasi politik luar negeri suatu Negara, hal ini dialami pada Orde Lama, kondisi politik dalam negeri yang tidak aman dan belum final menciptakan langkah politik luar negeri yang dijalankan mengalami pergoalakan yang luar biasa dan sulit dikendalikan.

Pada Orde Baru yang Indonesia juga ikut memprakarsai pembetukan ASEAN (Associations of South East Asia Nations) yang pada waktu Adam Malik bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Pada kondisi kali ini Indonesia mencoba memainkan rujukan polugri yang lebih akomodatif dan bersahabat. Maka Indonesia bersama Singapura, Philipin, Thailand dan Malaysia setuju membentuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok.

Orde Lama dan  Orde Baru punya kondisi yang berbeda , yang dipengarhui factor eksternal maupun internal setting yang berbeda pula . Ada perbedaaan alur dan laju politik luar negeri Indonesia dari tiga masa tersebut. Namun ada suatu rujukan yang hampir sama dari ketiga rezim tersebut saat melaksanakan polugri pada keikutsertaan dalam pembetukan organisasi Internasional. Walaupun belum bisa dibuktikan secara ilmiah dan refrensial hal inilah yang menciptakan peneliti ingin mentelaah lebih dalam atas perilaku polugri Indonesia dari tiga masa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Analisis Kebijakan Moneter Orde Lama dan Orde Baru ?
2. Apa Pengertian Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Pengertian Analisis Kebijakan Moneter Orde Lama dan Orde Baru 
2. Untuk Mengetahui Pengertian Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya 

BAB II

PEMBAHASAN

 2.1 Analisis Kebijakan Moneter Orde Lama dan Orde Baru

a. Kebijakan Moneter Orde Lama

Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pencucian semua factor dari unsur-unsur peninggalan orde lama, tertama dari paham komunis. Selain itu kebijaksanaan pemerintahan dalam mengupayakan penurunan tingkat inflansi yang masih sangat tinggi. 

Kebijakan ini cukup berhasil menekan inflasi dari +/- 650% menjadi hanya +/- 10% saja,suatu prestasi ekonomi yang tidak kecil.Kebijakan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional,serta untuk menaikkan daya saing komoditi 

Ekspor, pada masa ini menjadi lemah karena:

1. Adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%,sehingga komoditi ekspor Indonesia menjadi mahal di pasar dunia,akibatnya kurang sanggup bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain.

2. Adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

b. Kebijakan Pada Awal Masa Orde Baru

Di awal Orde Baru, Soeharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia saat Pak Harto pertama memerintah ialah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Soeharto.

Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Soeharto menciptakan kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Soekarno, pendahhulunya. Hal ini ia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1996 perihal Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA menciptakan kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut ialah sebagai berikut;

1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang mengakibatkan kemacetan, menyerupai rendahnya penerimaan Negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya perluasan kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.

2. Debirokratisasi untuk memperlancar aktivitas perekonomian.

3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah evakuasi tersebut maka ditempuh cara:

1. Mengadakan operasi pajak.

2. Cara pemungutan pajak gres bagi pendapatan perseorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

3. memperbaiki sektor-sektor yang mengakibatkan kemacetan, sepertirendahnya penerimaan Negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya perluasan kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana

4. Debirokratisasi untuk memperlancar aktivitas perekonomian.

5. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah evakuasi tersebut maka ditempuh cara :

1. Mengadakan operasi pajak.

2. Cara pemungutan pajak gres bagi pendapatan perseorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Jadi Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam banyak sekali aspek kehidupan. Dengan tujuannya untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil menurut Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya mencakup hal-hal berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional pada hakikatnya ialah pembangunan insan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 

Kebijakan moneter intinya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang sanggup diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. 

Apabila kestabilan dalam aktivitas perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter sanggup digunakan untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

2.2 Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya

Pada periode 1960-1965, perekonomian Indonesia menghadapi duduk kasus yang berat sebagai akhir dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akhir membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Sehingga tidak mengherankan, bila pada periode ini pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat rendah, laju inflasi sangat tinggi sampai mencapai 635% pada 1966, dan investasi merosot tajam. 

Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) dibebani Multiple Objectives, yaitu selain menjaga stabilitas mata uang rupiah juga sebagai bank sirkulasi yang memberi pinjaman uang muka kepada pemerintah, serta menyediakan kredit likuiditas dan kredit eksklusif kepada lembaga-lembaga negara dan pengusaha

Penyebab dari krisis ini bukanlah mendasar ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, hal ini sanggup dilihat dari data-data statistik di atas, tetapi terutama lantaran utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yangmengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya. 

Krisis yang berkepanjangan ini ialah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akhir dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis. 

Dengan lain perkataan, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis akan terjadi juga, lantaran cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari banyak sekali faktor penyebablainnya yang datangnya saling bersusulan. Analisis dari faktor-faktor penyebab ini penting, lantaran penyembuhannya tentunya tergantung dari ketepatan diagnosa.

Anwar Nasution melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, ditambah dengan lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis finansial (Nasution: 28). Bank Dunia melihat adanya empat lantaran utama yang gotong royong menciptakan krisis menuju ke arah kebangkrutan (World Bank, 1998, pp. 1.7 -1.11).

1. Yang pertama ialah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 sampai Juli 1997, sehingga l.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini, dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat tahun terakhir utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun.

2. Sebab yang kedua ialah kelemahan pada sistim perbankan.

3. Ketiga ialah duduk kasus governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian berubah menjadi menjadi krisis kepercayaan dan

keengganan donor untuk mengatakan dukungan finansial dengan cepat.

4. Yang keempat ialah ketidak pastian politik menghadapi Pemilu yang kemudian dan pertanyaan mengenai kesehatanPresiden Soeharto pada waktu itu.

- Cara mengatasi krisis moneter

Kebijakan - kebijakan ekonomi mulai diambil saat krisis ini mulai muncul.Kebijakan secara makroekonomi Langkah kebijakan itu difokuskan untuk mengembalikan kestabilan mikroekonomi dan membangun kembali infrastruktur ekonomi, khususnya dibidang perbankan dan dunia perjuangan (Makalah Bank Indonesia, Peran Kebijakan Moneter dan Perbankan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia).

Kebijakan yang terfokus pada dua hal tersebut sangat sempurna untuk diambil, menyerupai yangdiketahui krisis moneter yang terjadi sudah sangat menyerang perekonomian secarakeseluruhan sekaligus menyerang sector - sektor tubuh usaha. Secara umum langkahyang diambil dalam mengatasi duduk kasus krisis moneter ini berpijak pada empat bidang pokok (Makalah Bank Indoensia. 

Peran Kebijakan Moneter dan Perbankan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia) :

• Di bidang Moneter, ditempuh kebijakan moneter ketat untuk mengurangi lajuinflasi dan penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal secara berlebihan.

• Di bidang Fiskal, ditempuh dengan kebijakan yang terfokus pada upayrelokasi pengeluaran-pengeluaran untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.c.

• Di bidang Pengelolaan (governance), ditempuh dengan banyak sekali kebijakanuntuk penngelolaan baik di sector public atau swastad.

• Di bidang Perbankan, ditempuh dengan banyak sekali kebijakan untuk mengurangikelemahan dunia perbankan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Pemerintahan orde gres merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto selama 32 tahun.Dimana presiden Soeharto bertekat akan melaksanakan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi kenyataanya ini tidak terealisasi dengan baik, bahkan banyak terjadi penyelewengan pada banyak sekali macam bidang yang menjadikan pemerintahan orde gres ini runtuh. Jatuhnya pemerintahan ini diawali dengan krisis moneter yang sangat menyengsarakan rakyat.

Dengan demikian, sanggup ditarik beberapa kesimpulan, bahwa:

1. Faktor penyebab krisis moneter terjadi akhir jumlah utang luar negeri yang sangat besar, adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33, dan juga akhir rujukan pemerintahan yang sentralis.
2. Krisis moneter menjadikan banyak sekali imbas bagi kehidupan masayarakat Indonesia, baik imbas yang kebanyakan negatif tapi juga ada imbas yang positif.

3.2. Saran

Pemerintahan mempunyai kiprah penting dalam menjalankan kehidupan Ekonomi. Kunci utama dalam Ekonomi yang baik ialah dengan tidak adanya KKN. Pemerintah juga harus lebih selektif dalam mengatakan pinjaman terhadap Bank swasta ataupun perusahaan swasta yang mengalami kekurangan modal atau bahkan akan bangkrut, lantaran hal tersebut sanggup menjadikan boomerang bagi Ekonomi dalam negeri, yaitu meningkatnya utang nasional terhadap luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.chynsoncomputer.com/krisis-moneter/ . Minggu,08 November 2015 pukul 20.37-

http://www.academia.edu/7309726/Krisis_moneter_adalah_krisis_yg_berhubungan_denganuang_atau_keuangan_suatu_Negara . Minggu,08 November 2015 pukul 21.01

https://rajasoal.com/search?q=v-behaviorurldefaultvmlo.Minggu,08November 2015 pkl 20.30